Portal Berita Ekonomi Sabtu, 15 Agustus 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:37 WIB. Nikkei - 22.750 (11/8), 22.843 (12/8), 23.249 (13/8), 23.289 (14/8). 
  • 09:34 WIB. FTSE 100 - 6.050 (10/8), 6.154 (11/8), 6.280 (12/8), 6.185 (13/8), 6.090 (14/8).
  • 09:31 WIB. S&P 500 - 3.360 (10/8), 3.333 (11/8), 3.380 (12/8), 3.373 (13/8), 3.372 (14/8).
  • 09:29 WIB. Dow Jones - 27.791 (10/8), 27.686 (11/8), 27.976 (12/8), 27.896 (13/8), 27.931 (14/8).
  • 09:27 WIB. Nasdaq - 10.968 (10/8), 10.782 (11/8), 11.012 (12/8), 11.042 (13/8), 11.019 (14/8).

PKS: RUU HIP dan RUU BIP Itu Berbeda

PKS: RUU HIP dan RUU BIP Itu Berbeda
WE Online, Jakarta -

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, mengatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah dua produk hukum yang berbeda, baik dari sisi substansi maupun sisi statusnya. Dari sisi substansi, RUU HIP mengatur haluan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara dan masyarakat.

Sementara, RUU BPIP berisi ketentuan yang mengatur kelembagaan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang sekarang ini dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden (Perpres). Dari sisi status, RUU HIP adalah salah satu dari RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020, yang telah selesai dibahas oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Baleg dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna.

Baca Juga: Presiden PKS Sebut RUU HIP Gak Ada Benarnya

RUU itu telah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendapat jawaban Surat Presiden (Surpres). Sementara, RUU BPIP baru saja diserahkan oleh pihak pemerintah, yang tindak lanjutnya masih harus dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPR RI.

Selain itu, inisiator RUU HIP adalah DPR, sementara RUU BPIP inisiatornya adalah pemerintah. "Pemerintah dan DPR tidak bisa menukar kedua RUU tersebut begitu saja," ujar Anis Byarwati dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/7/2020).

Dia pun membeberkan mekanisme pengusulan RUU baik dari pemerintah maupun dari DPR. Jika Pemerintah berinisiatif mengajukan RUU BPIP ke DPR, prosesnya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata dia, tidak bisa langsung mengusulkan draf RUU baru sebagai pengganti RUU inisiatif DPR. "DPR dan Pemerintah harus menghormati ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada," tegasnya.

Anis pun menambahkan bahwa PKS akan terus mengawal RUU HIP sampai benar-benar dibatalkan dan didrop dari Prolegnas. Maka itu, PKS mendesak Pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat pencabutan RUU HIP pada sidang terdekat.

"Masyarakat membutuhkan kepastian," tutupnya.

Sekadar diketahui, penolakan masyarakat terhadap RUU HIP yang sudah sangat meluas, baik dari kalangan Islam, nasionalis, purnawirawan, agamawan, maupun tokoh daerah menjadi dasar pertimbangan PKS untuk menolak pembahasan lanjutan RUU ini.

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Tag: Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rancangan Undang-Undang (RUU), pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/BPMI Setpres/Handout

Baca Juga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,997.86 3,957.77
British Pound GBP 1.00 19,577.52 19,379.75
China Yuan CNY 1.00 2,157.44 2,135.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,991.59 14,842.42
Dolar Australia AUD 1.00 10,705.49 10,597.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,934.40 1,914.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,918.06 10,807.85
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,708.07 17,530.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,574.53 3,533.07
Yen Jepang JPY 100.00 14,018.69 13,877.91
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5247.690 8.440 698
2 Agriculture 1191.965 -5.185 23
3 Mining 1411.043 13.217 48
4 Basic Industry and Chemicals 764.095 1.164 80
5 Miscellanous Industry 950.120 -3.080 52
6 Consumer Goods 1942.851 11.219 58
7 Cons., Property & Real Estate 293.644 -2.218 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 888.134 -1.335 78
9 Finance 1169.651 5.304 93
10 Trade & Service 626.647 -7.124 174
No Code Prev Close Change %
1 FOOD 122 164 42 34.43
2 MBAP 2,270 2,830 560 24.67
3 KDSI 730 900 170 23.29
4 SKBM 290 346 56 19.31
5 ARKA 288 340 52 18.06
6 TPMA 342 392 50 14.62
7 POLU 850 960 110 12.94
8 NZIA 170 189 19 11.18
9 SRSN 54 60 6 11.11
10 AMAN 196 216 20 10.20
No Code Prev Close Change %
1 RONY 100 93 -7 -7.00
2 POLI 1,145 1,065 -80 -6.99
3 DVLA 3,040 2,830 -210 -6.91
4 PEGE 145 135 -10 -6.90
5 MNCN 945 880 -65 -6.88
6 MSKY 955 890 -65 -6.81
7 ASJT 118 110 -8 -6.78
8 PRAS 134 125 -9 -6.72
9 KREN 90 84 -6 -6.67
10 BBLD 420 392 -28 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 FREN 120 112 -8 -6.67
2 KAEF 3,260 3,350 90 2.76
3 MNCN 945 880 -65 -6.88
4 PURA 134 126 -8 -5.97
5 TOWR 1,030 1,035 5 0.49
6 MDKA 1,770 1,810 40 2.26
7 EXCL 2,610 2,550 -60 -2.30
8 BBNI 5,075 5,000 -75 -1.48
9 ANTM 770 785 15 1.95
10 TLKM 3,010 3,030 20 0.66