Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sudirman Said Soal Polemik STAN: BPK Harus Lakukan Audit

Sudirman Said Soal Polemik STAN: BPK Harus Lakukan Audit Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Warta Ekonomi -

Diskursus penghentian sementara (moratorium) kampus STAN menimbulkan polemik. Untuk menyelesaikan masalah ini dinilai perlu dilakukan audit menyeluruh atas pengelolaan kampus kedinasan itu.

Mantan Ketua Alumni STAN Sudirman Said menyatakan, untuk menghindari fitnah dan prasangka, yang terbaik adalah BPK melakukan audit menyeluruh.

"Audit operasional atau audit manajemen sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi apakah kebijakan moratorium itu sudah tepat atau belum," tutur Sudirman Said di Jakarta, belum lama ini.

Baca Juga: Sri Mulyani Rendahkan STAN dan Alumninya, Misbakhun Tak Terima

Sudirman mengaku bersama sejumlah alumni terus melakukan pendalaman berbagai isu di balik kebijakan moratorium. "Alasan yang mengemuka memang simpang siur. Sempat ada isu radikalisme dan intoleransi, tapi belakangan ada alasan Covid-19 dan adanya kebijakan minus growth Kementerian Keuangan," ujar Mantan Menteri ESDM itu.

Dia pun heran, pada suatu kesempatan Menkeu Sri Mulyani menyatakan akan ada moratorium selama lima tahun, sampai 2024. Tetapi, belakangan pejabat Kemenkeu menjelaskan STAN akan diperkuat dan karena itu perlu ditutup sementara.

"Alasannya berubah-ubah, informasinya juga simpang siur. Di kampus terdengar moratorium merupakan perintah pimpinan. Tapi, di luaran beredar usulan-usulan datang dari otoritas kampus. Sementara, dari Senat PKN STAN kami mendengar banyak terjadi pelanggaran statuta dan etika dari pimpinan kampus," ujar Dosen Kepemimpinan PKN STAN ini.

Audit menyeluruh, sebut Sudirman, akan memperjelas duduk soal sebenarnya. "Saya kasihan pada pimpinan kampus, ada yang menuduh macam-macam. Daripada timbul fitnah dan saling curiga, kita percayakan pada profesionalisme BPK. Audit komprehensif akan membuka semua spekulasi dan baik bagi semua pihak," paparnya.

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Bagikan Artikel: