Portal Berita Ekonomi Senin, 10 Agustus 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:31 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,04% pada penutupan sesi I.
  • 09:33 WIB. Valas - Rupiah dibuka melemah 0,44% terhadap Dollar AS pada level 14.690 IDR/USD.
  • 08:52 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka melemah 0,90% pada level 24.309.
  • 08:51 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka negatif 0,34% pada level 3.342.
  • 08:50 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,01% terhadap Yuan pada level 6,96 CNY/USD.
  • 08:10 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 41,74 USD/barel.
  • 08:09 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 44,84 USD/barel.
  • 08:08 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,03% terhadap Euro pada level 1,1791 USD/EUR.
  • 08:07 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,08% terhadap Poundsterling pada level 1,3062 USD/GBP.
  • 08:06 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka menguat 0,33% pada level 2.359.
  • 08:05 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,17% terhadap Yen pada level 105,74 JPY/USD.
  • 08:04 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 2.035 USD/troy ounce.

Tok! Pengadilan Tetapkan Perkara PKPU KCN Berakhir dengan Damai

Tok! Pengadilan Tetapkan Perkara PKPU KCN Berakhir dengan Damai
WE Online, Jakarta -

Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengesahkan perjanjian perdamaian antara debitur PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan kreditur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 24 Juli 2020. Dengan begitu, secara hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) KCN dinyatakan selesai dan mengikat para pihak.

Sidang putusan pengesahan PKPU dihadiri oleh Pengurus PKPU Patra M Zen, Direktur Utama KCN Widodo Setiadi didampingi Kuasa Hukum KCN Agus Trianto, dan kuasa dari pemohon. Sidang diketuai oleh Hakim Robert, Hakim Anggota Desbenneri Sinaga dan Hakim Anggota Dulhusin.

Hakim Robert membacakan pertimbangan majelis terkait perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara debitur KCN dengan para kreditur sesuai syarat dan ketentuan. Sehingga, tidak ada alasan majelis hakim untuk mengesahkan perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut.

Ia mengatakan, menimbang mengacu ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, bahwa hasil pemungutan suara proposal rencana perdamaian debitur PT KCN dan kreditur yang hadir menyetujui proposal perdamaian 88,43 persen.

Baca Juga: Perjanjian Damai Diteken, PKPU KCN Selesai!

“Karena berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat forum dalam pengambilan suara untuk persetujuan perdamaian telah mengikat para pihak dan sah menurut hukum,” kata Robert.

Setelah mendengarkan laporan hakim pengawas, Pengurus PKPU, kreditur dan debitur. Ternyata, tidak ditemukan alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UU 37/2004. “Oleh karenanya, pengadilan wajib mengesahkan perdamain tersebut. Dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum PKPU berakhir. Menghukum debitur dan kreditur untuk menaati isi perdamaian tersebut,” ujarnya.

Kuasa Hukum PT KCN, Agus Trianto menjelaskan secara hukum PKPU yang diajukan oleh kreditur di antaranya Juniver Girsang dan Burce Maramis dinyatakan berakhir dan selesai, meskipun dari pihak pemohon akan mengajukan upaya hukum kasasi.

”Secara hukum PKPU ini sudah dinyatakan berakhir, dan semua apa yang telah terjadi selama proses PKPU ini dinyatakan sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang namanya PKPU sekarang. PKPU ini sudah berakhir dan perusahaan (PT KCN) bisa berjalan seperti normal,” kata Agus.

Baca Juga: Hakim Tunda Lagi Sidang Putusan PKPU, KCN Respons Gini

Tentu, kata Agus, pihaknya akan menghadapi proses kasasi yang diajukan oleh pemohon. Karena menurut dia, kasasi yang diajukan itu sebagai bentuk upaya hukum dari pihak memohon yang berkebaratan adalah hak hukum mereka. “Kami akan hadapi itu semuanya. Pembayaran kepada kreditur juga tetap kami laksanakan,” ujarnya.

Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi mengapresiasi apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim dengan menyetujui homologasi atau perjanjian perdamaian sehingga PKPU tetap berakhir. Namun, ia heran jika ada upaya kasasi dari pemohon atas putusan majelis hakim tersebut.

“Menurut kami, PKPU ini tidak layak untuk dilakukan oleh pemohon. Karena kalau kita lihat dari awal kan tujuannya menagih success fee, dan pada saat kami sudah mau membayar pun kan ternyata tidak diterima. Ini sebetulnya ada kejanggalan yang motivasinya sangat jelas kuasa hukum langsung mengajukan kasasi,” kata Widodo.

Namun demikian, Widodo mengatakan secara langsung upaya kasasi tersebut tidak mengganggu proses jalannya perusahaan KCN. Tapi, secara psikologis mengganggu. Harusnya, semua pihak tidak lagi memperpanjang masalah ini karena sudah ada itikad baik dari debitur.

“Karena ini hanya akan menggangu iklim usaha, khususnya kami sebagai investor swasta yang bergerak di bidang kepelabuhan, dimana ini proyek strategis nasional dan merupakan non APBN/APBD,” jelas dia.

Apalagi, kata Widodo, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menarik swasta berperan aktif membantu APBN di tengah pandemi COVID-19. Tapi, dengan adanya hal-hal seperti ini mungkin akan menjadi catatan bagi para investor lain yang jika menanamkan investasinya.

“Ini sebenarnya ada apa proses disini itu yang paling mengkhawatirkan. Tapi, kondisi perusahaan akan normal kembali. Jadi kami tidak dibawah pengawasan pengadilan negeri dimana biasanya kita meminta persetujuan transaksi kepada pengurus,” tandasnya.

Tag: PT Karya Citra Nusantara (KCN), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Ist

Baca Juga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,952.16 3,912.41
British Pound GBP 1.00 19,383.54 19,189.20
China Yuan CNY 1.00 2,127.16 2,105.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,823.75 14,676.25
Dolar Australia AUD 1.00 10,628.63 10,521.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,912.67 1,893.61
Dolar Singapura SGD 1.00 10,804.48 10,693.08
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,492.03 17,312.10
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,535.36 3,494.35
Yen Jepang JPY 100.00 14,015.08 13,871.69
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5143.893 -34.379 697
2 Agriculture 1182.126 4.501 23
3 Mining 1420.039 -17.397 48
4 Basic Industry and Chemicals 750.026 -7.720 80
5 Miscellanous Industry 936.518 5.337 52
6 Consumer Goods 1901.378 -17.731 58
7 Cons., Property & Real Estate 287.698 -4.036 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 891.398 -15.669 78
9 Finance 1123.701 -6.899 93
10 Trade & Service 635.015 7.240 173
No Code Prev Close Change %
1 IPOL 70 92 22 31.43
2 TOYS 436 545 109 25.00
3 WOWS 72 89 17 23.61
4 OPMS 128 151 23 17.97
5 YULE 172 197 25 14.53
6 BBHI 146 167 21 14.38
7 EMTK 4,290 4,900 610 14.22
8 DART 220 248 28 12.73
9 CSRA 310 346 36 11.61
10 PTSN 208 232 24 11.54
No Code Prev Close Change %
1 PGJO 55 50 -5 -9.09
2 VRNA 115 107 -8 -6.96
3 INDO 130 121 -9 -6.92
4 IBFN 290 270 -20 -6.90
5 LUCK 232 216 -16 -6.90
6 PGLI 204 190 -14 -6.86
7 BAYU 1,100 1,025 -75 -6.82
8 APII 191 178 -13 -6.81
9 TARA 59 55 -4 -6.78
10 CSMI 208 194 -14 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 1,150 1,080 -70 -6.09
2 ANTM 835 840 5 0.60
3 BBKP 182 193 11 6.04
4 UNTR 23,775 24,700 925 3.89
5 GIAA 258 260 2 0.78
6 TLKM 3,020 2,980 -40 -1.32
7 PURA 124 126 2 1.61
8 MDKA 2,020 2,050 30 1.49
9 PWON 388 376 -12 -3.09
10 ERAA 1,525 1,620 95 6.23