Orang PKS Ini Kritik Kebijakan Susi Soal Larangan Tangkap Benur

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kebijakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang penangkapan benih lobster (benur) mendapat kritik dari mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.

Bahkan, menurutnya, pelarangan benur yang Susi canangkan dulu merupakan kesalahan yang begitu fatal. Apakah alasannya?

"Melarang nelayan menangkap sumber daya kelautan, apalagi yang bernama benur lobster itu, satu kekeliruan yang fatal sekali," ujar Fahri Hamzah dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Polemik Lobster: Untungkan Rakyat atau Pengusaha?” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, yang diikuti Fahri Hamzah secara virtual, dikutip Sabtu (25/7/2020).

Baca Juga: Soal Pilkada Solo, Relawan Jokowi: Mas Gibran Investasi Politik

Baca Juga: Gibran Ikut Pilkada, Analis: Kalau Kalah, Reputasi Jokowi Akan...

Politikus PKS yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, ukuran sukses Menteri Pertanian yaitu jika petaninya gembira. Bagi Menteri Perdagangan, ukuran kesuksesannya jika pedagangnya gembira. Begitu pula Menteri Perindustrian, ukuran kesuksesannya adalah jika pelaku industri bahagia.

"Kalau Menteri Kelautan Perikanan, nelayannya happy, tentu dia sukses. Tapi kalau ada menteri di sektor, kemudian didemo oleh stakeholder terbesarnya, seharusnya ada evaluasi," kata pengusaha lobster itu.

Menurut Fahri, di era Susi Pudjiastuti ada provokasi dan kampanye yang luar biasa sehingga membuat akal buntu dan tidak berhasil menemukan apa yang sebenarnya terjadi.

"Tetapi itulah bangsa kita, bangsa yang tidur dengan feodalisme, lalu pejabat itu sering sulit disalahkan. Apalagi kalau sudah dipuji-puji juga oleh Presidennya dan lain-lainnya, akhirnya kita juga kritik itu seperti tidak mempan," katanya.

Fahri mengatakan, sebagai pensiunan penyelenggara negara yang masuk ke sektor masyarakat dan swasta, dia mendapatkan banyak laporan soal kesalahan kebijakan pemerintah di masa yang lalu.

"Saya kira terkait lobster ini yang terjadi pada masa lalu menurut hemat saya adalah kalahnya akal sehat oleh kampanye media yang berlebihan sehingga tingkah dari pejabat kementerian itu, seolah-olah benar, hanya karena dia membangun popularitas yang luar biasa," katanya.

Dikatakan Fahri, luas laut di Indonesia mencapai 75% dari luas bumi. Karena itu, laut adalah masa depan Indonesia sehingga melarang nelayan melaut dengan alasan apapun, adalah satu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Yang diperlukan adalah bagaimana membuat skemanya. Faktanya, kata Fahri, kebijakan Menteri Edhy Prabowo diterima baik oleh masyarakat.

"Ini disambut pesta yang luar biasa kepada rakyat karena inilah yang masuk akal. Kalau kita berbicara mengelola laut, menciptakan masyarakat pesisir yang lebih baik, inilah kebijakannya. Bukan kemudian ditinggalkan begitu saja, lalu mereka suruh cari hidupnya masing-masing sehingga garis pantai kita adalah garis kemiskinan, itu yang saya kira tadi sudah banyak," katanya.