Kredit Foto: Istimewa
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) angkat suara mengenai berita adanya mark up pembelian senjata hingga lebih dari 1.000 persen yang disampaikan adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.
Kabiro Humas Kemenhan, Brigjen Djoko Purwanto, memastikan tidak ada mark up proyek hingga lebih dari 1.000 persen tersebut.
"Itu (mark up) tidak ada, tidak ada itu yang Rp50 triliun itu," kata Djoko di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: APBN Masuk Rekening Pribadi Kemenhan, DPR: Tidak Tepat!
Karena tidak ada mark up, Djoko tidak mau mengomentari lebih jauh soal dugaan mark up tersebut. Dia mengaku belum mengetahui informasi soal mark up proyek yang disebut Hashim. Ia menyebut baru akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan Hashim.
"Itu kan Pak Hashim yang menyampaikan, tapi dari kami belum monitor berita itu. Nanti saya pelajari dulu," ujarnya.
Kabar adanya mark up pembelian alutsista pertama kali disampaikan Hashim saat menggelar pertemuan dengan wartawan, Jumat (17/7/2020). Saat itu, Hashim ingin mengklarifikasi tudingan nepotisme dalam ekspor benih lobster. Kata dia, kalau benar mau korupsi dan rakus, pasti main di Kemenhan. Bukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ia lalu menceritakan bagaimana Prabowo membatalkan kontrak-kontrak alutsista di Kemenhan yang nilainya mencapai lebih dari Rp50 triliun. Proyek tersebut dibatalkan karena berbau korupsi; di-mark up sampai 1.250 persen.
Prabowo membatalkan karena tak mau terlibat dalam kasus korupsi. Sayangnya, Hashim tak merinci proyek-proyek apa saja yang dibatalkan itu. Namun, dikatakan anggaran itu kemudian dikembalikan Kemenhan ke Kementerian Keuangan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
