Portal Berita Ekonomi Senin, 10 Agustus 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

KPK Diminta Turun Tangan Usut Kasus Djoko Tjandra

KPK Diminta Turun Tangan Usut Kasus Djoko Tjandra
WE Online, Jakarta -

Kasus  Djoko Tjandra telah memunculkan polemik panjang. Namun sejumlah pihak menuding hal itu terjadi karena tidak ada keseriusan dari pihak-pihak berwenang untuk betul-betul menuntaskan kasus tersebut.

Nama Djoko Tjandra kembali mencuat saat dia diketahui dengan mudah mengurus e-KTP dan Paspor. Padahal status dia adalah buronan kasus korupsi.

Peneliti ICW Donal Fariz menegaskan kasus Djoko Tjandra telah menimbulkan polemik yang panjang. Terlebih buronan perkara pengalihan hak tagih utang Bank Bali telah menjadi buron sejak 2009. Kasus korupsi yang menjerat dirinya merugikan negara hingga Rp940 miliar.

”Mudahnya Djoko Tjandra untuk mendapat akses layanan publik, ataupun keluar masuk Indonesia, hampir tak mungkin dilakukan tanpa bantuan pihak berwenang. Ini juga terbukti dengan dicopotnya tiga perwira tinggi polisi karena diduga membantu Djoko Tjandra,” kata Donal dalam keterangannya, Minggu, 26 Juli 2020.

Baca Juga: Didesak Gunakan Hak Angket Buat Ciduk Djoko Tjandra, DPR Jawab...

Namun, kata Donal, ICW tidak menemukan keseriusan dari pihak-pihak lain yang semestinya bisa turun tangan untuk mengusut masalah. Alih-alih demikian, mereka lebih memilih berdiam diri tanpa berbuat apa-apa.

Menurut Donal, DPR adalah salah satu pihak yang dapat melakukan tindakan dalam merespons masalah Djoko Tjandra. DPR memiliki hak untuk melakukan penyelidikan melalui hak angket.

Hak angket pernah dilakukan untuk berbagai kasus besar, seperti skandal Bank Century dan BLBI. Sementara saat ini, tidak ada pertanda yang menunjukkan DPR akan menggunakan hak angket untuk menyelediki kasus Djoko Tjandra.

”Tentu hal ini merupakan ironi. Kita tidak lupa bahwa beberapa waktu silam DPR RI secara sigap membentuk hak angket KPK. Saat itu nama-nama besar anggota dan mantan DPR disebut-sebut dalam kasus korupsi e-KTP. Tetapi kali ini kita tidak menemukan kesigapan yang sama,” kata Donal.

Oleh karena itu, ICW mendesak supaya DPR menggunakan hak angket dalam kasus Djoko Tjandra terhadap Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri.“Pihak lain yang dapat mengusut adalah KPK RI,” kata Donal.

Baca Juga: Jokowi Didesak Cabut Status WNI Djoko Tjandra

Apalagi, sambung dia, tiga Jenderal Polisi yang dicopot dari jabatannya ditengarai memiliki peran masing-masing dalam membantu Djoko Tjandra.

Tiga orang yang dimaksud adalah Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.

“Alasan mereka dicopot adalah karena terbukti melanggar kode etik. Akan tetapi KPK dapat menelusuri lebih jauh terkait hal itu. Tidak menutup kemungkinan terdapat tindakan lain yang dilakukan dalam membantu Djoko Tjandra dan mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Donal.

Oleh karenanya, ICW menantang Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelusuri potensi korupsi oknum Jenderal Polri dalam kasus Djoko Tjandra tersebut.

”Apabila tidak ada tindakan dari pihak-pihak berwenang, maka ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dari pihak-pihak berwenang dalam menyelesaikan kasus Djoko Tjandra. Dengan itu pula dugaan bahwa Djoko Tjandra dilindungi oleh rezim pemerintahan saat ini bisa semakin terang terlihat,” katanya.

Lihat Sumber Artikel di Viva Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Viva. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Viva.

Tag: Djoko Tjandra, Indonesia Corruption Watch (ICW)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Istimewa

Baca Juga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,925.40 3,885.82
British Pound GBP 1.00 19,310.01 19,112.04
China Yuan CNY 1.00 2,113.12 2,091.20
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,720.24 14,573.77
Dolar Australia AUD 1.00 10,619.18 10,510.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,899.36 1,880.44
Dolar Singapura SGD 1.00 10,735.30 10,626.93
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,442.01 17,267.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,510.67 3,471.60
Yen Jepang JPY 100.00 13,942.26 13,802.23
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5143.893 -34.379 697
2 Agriculture 1182.126 4.501 23
3 Mining 1420.039 -17.397 48
4 Basic Industry and Chemicals 750.026 -7.720 80
5 Miscellanous Industry 936.518 5.337 52
6 Consumer Goods 1901.378 -17.731 58
7 Cons., Property & Real Estate 287.698 -4.036 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 891.398 -15.669 78
9 Finance 1123.701 -6.899 93
10 Trade & Service 635.015 7.240 173
No Code Prev Close Change %
1 IPOL 70 92 22 31.43
2 TOYS 436 545 109 25.00
3 WOWS 72 89 17 23.61
4 OPMS 128 151 23 17.97
5 YULE 172 197 25 14.53
6 BBHI 146 167 21 14.38
7 EMTK 4,290 4,900 610 14.22
8 DART 220 248 28 12.73
9 CSRA 310 346 36 11.61
10 PTSN 208 232 24 11.54
No Code Prev Close Change %
1 PGJO 55 50 -5 -9.09
2 VRNA 115 107 -8 -6.96
3 INDO 130 121 -9 -6.92
4 IBFN 290 270 -20 -6.90
5 LUCK 232 216 -16 -6.90
6 PGLI 204 190 -14 -6.86
7 BAYU 1,100 1,025 -75 -6.82
8 APII 191 178 -13 -6.81
9 TARA 59 55 -4 -6.78
10 CSMI 208 194 -14 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 1,150 1,080 -70 -6.09
2 ANTM 835 840 5 0.60
3 BBKP 182 193 11 6.04
4 UNTR 23,775 24,700 925 3.89
5 GIAA 258 260 2 0.78
6 TLKM 3,020 2,980 -40 -1.32
7 PURA 124 126 2 1.61
8 MDKA 2,020 2,050 30 1.49
9 PWON 388 376 -12 -3.09
10 ERAA 1,525 1,620 95 6.23