Pilkada Jadi Momentum 'Perkawinan' Prabowo-Puan Maharani?

Warta Ekonomi, Jakarta -

PDIP-Gerindra terus menunjukkan kekompakan di dunia politik. Di Pilkada 2020, kedua partai juara 1 dan 2 Pilpres 2019 itu, paling banyak berkoalisi. Mungkinkah ini pemanasan untuk ‘kawinkan’ Prabowo-Puan Maharani di Pilpres 2024?

Masing-masing partai sudah mulai mengumumkan ke publik, pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada 2020. Di berbagai daerah, banyak paslon yang diusung koalisi PDIP-Gerindra. Meskipun ada juga tambahan dari partai lain.

Baca Juga: Kepret Survei Pilpres, Gerindra: Yang Disurvei Gak Bakalan Jadi..

Di mana saja? Pertama, Pilgub Kepulauan Riau, PDIP-Gerindra mengusung Soerya Respationo & Imam Sutiawan. Kedua, Pilwalkot Tangerang Selatan, pasangan Muhammad & Rahayu Saraswati Djojohadikusumo diusung PDIP-Gerindra. Ketiga, Pilwalkot Depok, kedua partai sepakat mengusung Pradi Supriatna & Afifah Alia. Ke empat, Pilbup Purworejo (Agustinus Susanto & Rahmad Kabuli).

Kelima, Pilgub Sulawesi Utara (Olly Dondokam Bey & Steven Kandouw). Keenam, Di Purwerejo, PDIP dan Gerindra juga mengusung paslon yang sama, pasangan Agustinus Susanto-Rahmad Kabuli. Ketujuh, Di Solo, Gerindra juga ikut gerbong PDIP mendukung pasangan Gibran Rakabuming-Teguh Prakosa.

Banyak koalisi dengan PDIP di Pilkada 2020 pernah diungkapkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan dukungan di Pilkada Tangerang Selatan kepada Muhammad-Rahayu Saraswati. “Kami kerja sama dengan semua. Mungkin PDIP yang paling banyak” tuturnya, di Kartanegara, Jakarta, Selasa (21/7).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak secara tegas menyebut kemesraan ini bisa berujung ke Pilpres 2024. Sebab koalisi di Pilkada sangat dinamis.“Kalau kader potensial dan bisa maju, sementara di partai lain juga punya calon potensial untuk maju, ya sudah, apa boleh buat,” terang Sufmi.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto mengungkapkan, koalisi dengan Gerindra di Pilkada 2020 tergantung hubungan Megawati dengan Prabowo. “Kebijakan ketua umum berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Clear, di PDIP (misalkan) Ibu Mega akrab dengan Pak Prabowo, kebijakan di bawah kira-kira mengikuti. Kalau ibu tidak cocok, ke bawah juga ikut,” katanya.