Transformasi HK, Wujudkan Indonesia Maju Hingga Daerah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan kerap menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendorong daya saing nasional. Dengan meningkatnya daya saing nasional, akan membuat Indonesia menjadi lebih kompetitif menuju Indonesia Maju.

"Kita dikejar waktu karena persaingan antarnegara makin ketat. Negara berkembang yang akan maju itu negara yang mempunyai daya saing tinggi dan efisien, itu kenapa kita kebut jalan tol, pelabuhan, bandara pembangkit, itu karena daya saing," ungkap Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan.

Baca Juga: Jalan Tol Cibitung-Cilincing Ditargetkan Beroperasi Tahun 2021

Bicara infrastruktur dalam negeri, sampai saat ini memang masih tertinggal. Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2019 yang dikeluarkan World Economic Forum, infrastruktur Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 141 negara di dunia. Di Asia Tenggara (ASEAN), peringkatnya masih di bawah Singapura (1), Malaysia (35), Brunei Darussalam (58), dan Thailand (71).

Itu sebabnya sejak pemerintahan Jokowi, pemerintah menjadikan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah juga menetapkan sejumlah proyek infrastruktur sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk proyek yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah.

Hingga saat ini pemerintah telah menetapkan setidaknya 293 PSN yang berlokasi tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga seluruh wilayah Indonesia. Salah satu PSN itu adalah Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yang dirancang sepanjang 2.765 kilometer membentang dari Lampung hingga Aceh. Sepanjang 2.048 kilometer di antaranya merupakan koridor utama atau main corridor yang meliputi Lampung–Palembang sepanjang 358 kilometer, Palembang–Pekanbaru 610 kilometer, Pekanbaru–Medan 548 kilometer, dan Medan–Banda Aceh 460 kilometer.

JTTS bukan proyek yang baru dirancang setelah pemerintahan Jokowi. Proyek yang dibagi dalam 24 ruas jalan itu sebetulnya telah mulai dilelang sejak tahun 2005. Sayangnya, lelang kala itu tidak membuat satu pun investor merespons. Lelang berikutnya kembali dibuka pada pada 2008, namun hasilnya sama, tak ada peminat.

Tidak cukup sampai di situ, pada 20 Februari 2012, Kementerian BUMN yang ketika itu dipimpin Dahlan Iskan, pun sempat menggelar pertemuan dengan para gubernur se-Sumatra di Palembang. Hasil pertemuan itu, forum menyepakati akan membentuk usaha patungan antara PT Jasa Marga sebagai wakil pemerintah pusat dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setiap provinsi di Pulau Sumatra untuk membangun jalan tol. Tugas BUMD membebaskan lahan yang akan dijadikan jalan tol.

Tanggapan positif dari para kepala daerah menunjukkan berapa antusias menyambut rencana pembangunan jalan tol dari daerah, terutama provinsi yang dilintasi. Namun gagasan tersebut pun tidak berjalan lancar.

Hingga pada akhirnya, menjelang masa akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keluar Perpres No.100 Tahun 2014 yang berisi penugasan PT Hutama Karya menjadi penggarap jalan tol Trans Sumatra. Perpres ini mengamanatkan PT HK membangun 4 (empat) ruas jalan tol Trans Sumatra, yakni Medan-Binjai (17 km), Palembang-Indralaya (22 km), Pekanbaru-Dumai (126 km), dan Bakauheni-Terbanggi Besar (139 km).

Simbolik peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan jalan tol pun dilakukan di ruas Medan-Binjai pada 10 Oktober 2014. Inilah momentum dimulainya pembangunan jalan tol yang sudah satu dekade diharap-harap warga Sumatra sejak lelang pertama.