Erick Thohir: Rangkap Jabatan di BUMN Bukan Masalah Besar

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi ihwal temuan Ombudsman terkait sebanyak 397 komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan. Lebih dari separuh jumlah komisaris tersebut memegang jabatan di kementerian.

Erick mengatakan, rangkap jabatan di BUMN merupakan hal lumrah dan bukan persoalan besar karena orang-orang yang saat ini berada di pucuk kekuasaan perusahaan negara tersebut memiliki kapabilitas yang baik.

Baca Juga: Erick Thohir Jelaskan 'Orang Titipan' di BUMN: Nggak Banyak, Cuma

Bahkan, dia pun mengapresiasi dan menghargai sejumlah kritikan berdasarkan temuan Ombudsman tersebut. Erick bilang, kritikan itu merupakan bagian dari proses demokrasi. Meski begitu, dia menegaskan bahwa ihwal rangkap jabatan di BUMN jangan dipandang secara sempit.

"Tapi kalau kita lihat keberadaan rangkap jabatan itu sesuatu yang lumrah. Tetapi apakah mereka tidak capable, saya rasa mereka capable. Jadi kalau memang ada kritik-kritik seperti itu rangkap jabatan kalau dikoreksi harus menyeluruh," ujar Erick di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Erick juga menegaskan, bahwa Kementerian BUMN juga memiliki aturan internal yang mengikat keseluruhan perusahaan pelat merah. Aturan itu, lanjut dia, seperti me-review kinerja komisaris dan direksi selama satu tahun sekali. Artinya, dengan penilaian seperti itu, kinerja pemimpin BUMN juga dapat dinilai.

Bahkan, ada aturan yang mengatur perihal BUMN yang sudah go public dan masih tertutup. Di mana, jumlah komisaris di dua kategori BUMN itu pun berbeda.

"Saya rasa begini komponen yang kita lakukan balance. Kalau kita bicara perusahaan publik, itu sudah jelas kita ada peraturan internal, BUMN ada peraturan sebagai perusahaan publik. Jumlah komisaris independen juga berbeda juga dengan perusahaan tertutup seperti yang ada di BUMN yang belum go public," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, merinci komisaris BUMN yang rangkap jabatan. Di mana, pejabat kementerian seperti direktur jenderal atau deputi mencapai 254 orang. Yang terbanyak 55 orang di Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan 42 orang, dan Kementerian PUPR 17 orang. "Total komisaris yang berasal dari kementrian sebanyak 58 persen dari 397 komisaris," terangnya.

Selain kementerian, kata dia, rangkap jabatan komisaris BUMN juga terjadi di instansi nonkementerian. Yang terbanyak TNI 27 orang, Polri 13 orang, dan Kejaksaan Agung. Di luar itu, ada juga rangkap jabatan di enam perguruan tinggi. Yang terbanyak ada di Universitas Indonesia 9 orang, UGM 5 orang, dan Unhas 2 orang.

Alamsyah mengatakan bahwa data tersebut dihimpun sejak 2019. Oleh karena itu, data tersebut perlu diverifikasi karena kemungkinan ada yang sudah nonaktif. "Itu nanti akan menjadi bagian dari konfirmasi kami atau verifikasi kami ke kementerian BUMN," tuturnya.

Menurut Alamsyah, selain data ini, masih banyak rangkap jabatan Komisaris BUMN yang terjadi di berbagai profesi. Dia menilai, rangkap jabatan rawan konflik kepentingan.