Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
Sering diserang isu politik dinasti di Pilkada 2020, Partai Golkar menganggap itu cuma masalah persaingan. Jangan sampai isu ini hanya dijadikan alat menjatuhkan lawan politik. Sejatinya dalam pilkada serentak semua sudah diatur dalam undang-undang dan tidak ada hal dilanggar dan dicederai.
"Yang jelas kita ini negara hukum. Kalau bicara hukum tidak ada aturan mengatur tentang politik dinasti dan Mahkamah Konstitusi (MK) pun tidak mengatur masalah itu," Kata Ketua PP Wilayah Jawa I, MQ Iswara.
Baca Juga: Sinyal Kuat Dukung Bobby, Gerindra Kokohkan Dinasti Jokowi
Menurut Iswara, calonnya entah dianggap bagian dari politik dinasti atau tidak, boleh mencalonkan. Setiap warga diatur undang-undang terkait hak memilih dan dipilih.
"Jadi boleh-boleh saja, sejauh bersangkutan itu memang berkompeten punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Siapa pun kita tidak boleh melarang hak orang lain untuk maju," tegasnya.
Iswara berharap, jangan sampai ada aturan-aturan justru melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang untuk bisa dipilih, hanya karena dia adalah bagian dari politik dinasti. "Ini masalah hak asasi manusia, jadi jangan semuanya kita membuat aturan melanggar HAM," ujarnya.
Di era keterbukaan dan pilkada langsung di mana setiap masyarakat berhak memilih siapa akan jadi pemimpin. Sebaiknya semua diserahkan kepada masyarakat karena mereka pemilik suara dan kemana suara mereka berikan itu adalah hak masyarakat.
"Masalah itu sepenuhnya pilihan rakyat, masyarakat sekarang kan juga semakin dewasa, makin cerdas memilih calon pemimpinnya. Jangan semuanya kita malah membuat aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu tentang HAM," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
