Alhamdulillah, Indonesia Sukses Angkat Isu Covid-19 ke DK PBB

Warta Ekonomi, New York -

Tak mudah membawa isu wabah Covid-19 ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Perbedaan pandangan yang tajam di antara anggota DK PBB jadi penyebabnya.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebut, perbedaan itu tampak jelas pada pertemuan DK PBB membahas draft resolusi terkait pandemi. Diperlukan waktu kurang lebih empat bulan untuk menyelesaikan negosiasi draf resolusi.

Baca Juga: Amarah Sekjen PBB: Pemerintah Lebanon, Dengar Rakyat Kalian!

"Alhamdullillah, akhirnya Resolusi 2532 mengenai dukungan terhadap seruan gencatan senjata Sekjen PBB dan upaya melawan Covid-19, berhasil diadopsi pada 1 Juli 2020," terang Retno, saat press briefing Kemenlu, Kamis (13/8/2020).

Dia mengaku bersyukur dengan kredibilitas dan rekam jejak politik luar negeri Indonesia selama ini. Khususnya di DK PBB. Menurut Retno, seluruh negara anggota DK PBB mendukung Indonesia untuk membahas pandemi. Dan tantangan bina damai secara komprehensif untuk pertama kalinya di DK PBB.

Seperti ketahui bersama, kata dia, Covid-19 memiliki dampak terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Pandemi ini dikhawatirkan dapat membawa negara-negara yang baru beranjak dari situasi konflik, terseret kembali ke jurang krisis.

"Dan negara yang masih dalam situasi konflik akan lebih terpuruk lagi," katanya.

Pandemi ini juga semakin merumitkan kerja pasukan perdamaian PBB dan upaya proses mediasi di lapangan. Situasi ini, ujar Retno, bisa merusak hasil upaya pemeliharaan perdamaian yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.

"Kita tidak ingin kerja keras untuk membangun dan memelihara perdamaian harus mengalami kemunduran karena pandemi ini," ingatnya.

Dalam pidato Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Gutteres, kata Retno, disampaikan, kendati pandemi menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi yang dapat menciptakan instabilitas, namun di saat yang sama menciptakan sejumlah peluang. Di beberapa negara konflik, telah terjadi gencatan senjata dan de-eskalasi konflik sebagai akibat dari merebaknya Covid-19.

Sekjen PBB, lanjutnya, juga mendorong agar respon internasional termasuk DK PBB, memberikan perhatian dalam pencegahan konflik. Di saat yang sama, Sekjen PBB berharap agar dapat dilakukan pendekatan yang integratif, yang lebih peka terhadap potensi konflik.

Serta bersifat inklusif dan multidimensional dengan melibatkan peranan segenap aktor perdamaian (termasuk pihak swasta dan masyarakat sipil).