Al-Qaeda Masuki Utara, Militer Mali Lancarkan Kudeta

Warta Ekonomi, Jakarta -

Setelah dikudeta oleh militer, Presiden Mali, Ibrahim Boubacar Keita akhirnya menyatakan mengundurkan diri pada Rabu (19/8/2020) dini hari waktu setempat. Demikian seperti dikutip kantor berita Al Jazeera.

Republik Mali merupakan negara terbesar kedua di Afrika Barat, yang salah satu wilayahnya berbatasan dengan Aljazair. Mayoritas penduduknya tinggal di wilayah selatan.

Baca Juga: Pemberontak Tawan Presiden dan PM Mali, Kondisinya Kini...

Pada 20 Desember 2012, untuk membantu Mali merebut kembali wilayah utara negeri itu yang dikuasai kelompok pemberontak Islam, Dewan Keamanan PBB menyetujui pengiriman pasukan militer Afrika.

Pemberontak Tuareg dan kelompok militan Islam yang terkait Al-Qaeda, memanfaatkan kudeta pada Maret 2012 untuk menguasai wilayah utara yang luas.

Berikut Update Perkembangan Terakhir di Mali:

Rabu, 19 Agustus

Jam 00:15 (07.17 WIB) :

Presiden Mali, Ibrahim Boubacar Keita (IBK) mengundurkan diri dan membubarkan parlemen, beberapa jam setelah tentara pemberontak menahannya dengan todongan senjata.

Terlihat lelah dan mengenakan masker medis, Keita mengundurkan diri dalam pidato singkat yang disiarkan di televisi pemerintah, setelah pasukan militer menangkapnya bersama Perdana Menteri Boubou Cisse dan pejabat tinggi lainnya.

Selasa, 18 Agustus

Jam 23:15 (06.15 WIB) :

Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) telah mengutuk upaya kudeta di Mali. Dalam pengumumannya, aliansi regional tersebut juga mengatakan, negara tetangga dari negara Afrika Barat tersebut menutup perbatasannya dan akan menjatuhkan sanksi saat krisis berlanjut.

Jam 20:30 (03.30 WIB) :

Warga Mali bereaksi, setelah militer Mali memasuki jalan-jalan Bamako. Menurut laporan media lokal, militer Mali telah menangkap Presiden Mali Ibrahim Boubakar Keita.

Jam 19:55 (02.55 WIB) :

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengutuk penangkapan Presiden Keita dan pejabat pemerintah. Melalui Juru Bicara Stephane Dujarric, PBB juga minta mereka semua dibebaskan. Guterres juga menyerukan segera dilakukannya pemulihan tatanan dan supremasi hukum konstitusional di Mali.

Jam 19:43 (02.43 WIB) :

Menurut seorang diplomat senior PBB yang menolak namanya disebutkan kepada kantor berita AFP, Dewan Keamanan PBB pada Rabu (19/8/2020) sore akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi terkini di Mali. Acara ini diminta diagendakan oleh Prancis dan Nigeria dan akan berlangsung secara tertutup.

Jam 19:25 (02.25 WIB) :

Uni Eropa melalui Ketua Kebijakan Luar Negerinya, Josep Borrell di akun Twitter menyatakan, “mengutuk keras upaya kudeta yang sedang berlangsung di Mali dan menolak setiap perubahan inkonstitusional. Ini sama sekali tidak bisa dilakukan, meski demi mengatasi krisis sosial-politik yang parah di Mali, yang sudah terjadi selama beberapa bulan.