Gatot Nurmantyo Ditembak Peluru Usang

Warta Ekonomi -

Para deklarator mulai diserang usai mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Selasa (18/8/2020). Setelah Din Syamsuddin, kini giliran Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang ditembak.

Sebenarnya, tembakan ke Gatot bukan hal baru karena peluru-peluru yang dilesatkan lawan terbilang usang. Misalnya, terkait kedekatannya dengan pengusaha Tomy Winata alias TW, bisnis di TNI, sampai soal ambisi nyapres.

Baca Juga: Gatot Nurmantyo: Kalau KAMI Jadi Parpol, Saya Akan...

Nah, isi-isu itu diungkit lagi. Entah siapa yang menjadi dalangnya. Tapi, media sosial dijadikan medan peperangannya. Narasinya bukan dalam bentuk video tapi dikemas dalam beberapa gambar yang diberikan tambahan kata-kata menyerang. Gambar-gambar itu berseliweran di jagat dunia maya. Memantik komentar warganet. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Ada yang kaget, ada yang tidak kaget.

Mengetahui Gatot diserang seperti itu, Deklarator KAMI, Ahmad Yani, mengaku tak kaget. "Sudah kita perkirakan seperti itu. Kita menganggapnya hal yang remeh-temeh kok," ujar Ahmad Yani.

Mantan Anggota Komisi III DPR ini menilai penyerangan dengan peluru usang ini merupakan cara norak dan kekanak-kanakan. "Kaya orang kebakaran jenggot, gugup," imbuhnya.

Yani tak membantah, Gatot sudah lama berteman dengan TW. Pertemanan keduanya sudah terjalin sejak Gatot menjadi ajudan Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan era Presiden Soeharto. Tapi, hal itu tidak membuktikan Gatot bermain proyek dengan TW.

KAMI, sambung Yani, menerima Gatot karena memiliki kesamaan pandangan. "Yang bergabung dengan KAMI ini punya kesamaan melihat Indonesia saat ini. Sama dengan jati diri kami. Yang cocok boleh bergabung. Siapa saja," bebernya.

Dia pun meminta cara-cara menyudutkan KAMI dengan serangan seperti yang dilayangkan pada Gatot dihentikan. Seharusnya, menurut Yani, pemerintah dan DPR berterima kasih dengan kehadiran KAMI. Organisasi itu bisa jadi alternatif penyambung suara rakyat, yang disebut Yani tidak mungkin lagi ditampung DPR. "Daripada rakyat mengambil jalannya sendiri, lebih bahaya lagi," tandasnya.