Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Oktober 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:31 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,20% pada penutupan sesi I.
  • 10:15 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka menguat 0,26% pada level 24.851.
  • 10:15 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka menguat 0,49% pada level 2.366.
  • 10:14 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka menguat 0,21% pada level 23.523.
  • 10:14 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka melemah 0,06% pada level 3.310.
  • 10:13 WIB. Bursa - Indeks Straits Times dibuka menguat 0,15% pada level 2.532.
  • 10:12 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,03% terhadap Yuan pada level 6,6833 CNY/USD.
  • 10:12 WIB. Valas - Rupiah dibuka melemah 0,24% terhadap Dollar AS pada level 14.695 IDR/USD.
  • 08:20 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup menguat 0,19% pada level 11.506.
  • 08:19 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 40,59 USD/barel.
  • 08:18 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,45 USD/barel.
  • 08:18 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 0,54% pada level 28.363.
  • 08:17 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,15% terhadap Euro pada level 1,1800 USD/EUR.
  • 08:16 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,11% terhadap Poundsterling pada level 1,3068 USD/GBP.
  • 08:14 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 0,52% pada level 3.453.

PSI Ngotot Tolak Pasal Penodaan Agama di RUU KUHP

PSI Ngotot Tolak Pasal Penodaan Agama di RUU KUHP
WE Online, Jakarta -

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) konsisten menolak pasal tentang penodaan agama dicantumkan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"Selama DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan RUU KUHP tetap dipaksakan memuat unsur-unsur penodaan agama, PSI konsisten menolak pasal tersebut," kata Juru bicara PSI, Mohamad Guntur Romli, dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/8/2020).

Baca Juga: PSI Usung Giring Jadi Capres 2024, Ananda Sukarlan Dukung

Guntur menuturkan, alasan mendasar PSI menolak pasal penistaan agama dalam RUU KUHP adalah ketidakjelasan tolok ukur atau unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menilai apakah suatu perbuatan bersifat memusuhi atau menodai agama. RUU KUHP yang kontroversial ini dikabarkan segera dibahas kembali setelah pemerintah dan DPR sepakat menundanya pada akhir September 2019 lalu.

Lebih jauh dia menjelaskan, di antara pasal 304–309 RUU KUHP yang memuat ketentuan tindak pidana terhadap agama, pasal 304 masih sangat subjektif dan multitafsir. Pasal ini juga rawan dipolitisasi, apalagi saat ini ada 270 daerah yang bersiap menggelar pemilihan kepada daerah (Pilkada) secara serentak.

Pasal 304 RUU KUHP menyebutkan, setiap orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

"Semua pasal berunsur penodaan agama harus didudukkan dengan jelas, jangan sampai menyisakan ruang tafsir subjektif yang dapat mencederai keadilan dan kepastian hukum. Kalau pasal-pasal ini tetap dipaksakan, arus politisasi agama akan makin kuat, terutama menjelang pilkada ini," imbuh Guntur.

Di samping itu, Guntur juga menilai, jika DPR tetap bersikeras mengesahkan pasal penodaan agama, yang hadir justru majority rule dalam kehidupan beragama atau tafsir subjektif oleh mayoritas terhadap minoritas.

"Jangan jadikan pasal penodaan agama alat untuk menindas. Seharusnya, DPR membuat unsur-unsur pidana yang jelas untuk menghukum seseorang yang memang sengaja melakukan penghasutan atau provokasi dengan niat untuk memusuhi agama lain atau incitement to hatred," kata kader Nahdlatul Ulama ini.

Guntur melanjutkan, pasal penodaan agama ini nantinya juga akan menambah masalah baru dalam tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Dari beberapa kasus, mereka yang dituduh melakukan penodaan agama diproses dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Dengan tumpang tindih ini, lanjut Guntur, pasal penodaan agama dalam RUU KUHP justru akan menambah runyam masalah hukum ketatanegaraan di Indonesia.

PSI sejak awal menolak RKUHP karena tiga alasan utama. Pada medio September 2019, Juru Bicara PSI Rian Ernest menyampaikan tiga alasan penolakan. Pertama, pengadopsian hukum adat secara serampangan. Kedua, RKUHP terlalu banyak masuk ke ranah privat warga negara. Terakhir, masuknya pasal penodaan agama di RKUHP.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Nahdlatul Ulama (NU), Rancangan Undang-Undang (RUU), RKUHP, Mohamad Guntur Romli

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Rawpixel

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,949.47 3,909.96
British Pound GBP 1.00 19,360.36 19,166.25
China Yuan CNY 1.00 2,215.33 2,193.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,811.69 14,664.31
Dolar Australia AUD 1.00 10,554.81 10,442.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.19 1,892.14
Dolar Singapura SGD 1.00 10,912.61 10,800.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,485.20 17,305.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,574.25 3,534.42
Yen Jepang JPY 100.00 14,145.44 14,000.68
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5091.816 -4.630 707
2 Agriculture 1152.242 -11.747 24
3 Mining 1430.320 -14.629 47
4 Basic Industry and Chemicals 767.212 7.323 80
5 Miscellanous Industry 929.030 -1.828 53
6 Consumer Goods 1810.335 -12.359 60
7 Cons., Property & Real Estate 312.318 -0.726 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 822.473 1.623 79
9 Finance 1125.263 1.313 94
10 Trade & Service 637.048 -2.667 175
No Code Prev Close Change %
1 JAWA 61 82 21 34.43
2 ITIC 715 890 175 24.48
3 ASRI 123 151 28 22.76
4 NZIA 202 244 42 20.79
5 ATIC 550 625 75 13.64
6 PGLI 155 175 20 12.90
7 ROCK 1,065 1,195 130 12.21
8 MIDI 1,250 1,400 150 12.00
9 DPNS 216 240 24 11.11
10 APLN 103 114 11 10.68
No Code Prev Close Change %
1 KOTA 320 298 -22 -6.88
2 MTPS 320 298 -22 -6.88
3 JSKY 175 163 -12 -6.86
4 PURE 234 218 -16 -6.84
5 GSMF 88 82 -6 -6.82
6 AGRS 176 164 -12 -6.82
7 BRIS 1,395 1,300 -95 -6.81
8 SIPD 1,260 1,175 -85 -6.75
9 MPRO 890 830 -60 -6.74
10 DFAM 330 308 -22 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 ASRI 123 151 28 22.76
2 ANTM 1,100 1,085 -15 -1.36
3 SAME 150 164 14 9.33
4 WSKT 770 765 -5 -0.65
5 BBRI 3,240 3,300 60 1.85
6 APLN 103 114 11 10.68
7 BRPT 885 945 60 6.78
8 TOWR 1,000 1,000 0 0.00
9 TLKM 2,680 2,700 20 0.75
10 BBKP 244 254 10 4.10