Ada Tersangka di Pilkada OKU, 'Kayak Gak Ada Orang Lain Aja'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik Adi Prayitno mengimbau partai politik harus selektif dalam memilih calon kepala daerah yang akan diusung dalam pilkada. Dia menyarankan partai politik tidak memilih calon kepala daerah yang berstatus tersangka korupsi.

Baca Juga: Bupati Agam Jadi Tersangka, Andre Rosiade Gak Terima

“Partai mestinya sekalipun ingin menang dalam pilkada, harus pilih-pilih dan selektif mencalonkan pemimpin. Partai harus jadi tauladan, di mana calon yang diusung itu tidak bermasalah,” ujar Adi saat dihubungi.

Adi mengatakan calon kepala daerah yang berstatus tersangka adalah preseden buruk bagi demokrasi. Padahal, dia berkata masih banyak sosok yang layak untuk dipilih menjadi calon kepala daerah.

“Begini ceritanya kan jadi preseden yang buruk bagi demokrasi kita, sayang kan kaya gak ada orang lain,” ujarnya.

Adi membenarkan regulasi tidak melarang tersangka menjadi calon kepala daerah. Akan tetapi, dia berkata calon kepala daerah berstatus tersangkan tidak baik secara moril.

“Agak aneh memang kalau ada UU memperbolehkan orang berstatus tersangka maju menjadi kepala daerah,” ujarnya.

“Gimana marwah politik kepala daerah kalau dipimpin oleh seorang tersangka kan begitu. Makanya harus kembali lagi pada UU itu,” ujar Adi.

Adi menambahkan publik akan memberikan pandangan negatif kepada parpol yang mengusung atau mendukung calon kepala daerah yang masih berstatus tersangka.

“Secara etik demokratik agak kurang elok. Karena ada calon yang sedang bermasalah sedang berproses di hukum dimajukan sebagai calon kepala daerah,” ujarnya.

Sebanyak 270 daerah akan menggelar Pilkada pada bulan Desember 2020. Namun, sejumlah calon yang diusung partai politik diduga masih bermasalah, seperti di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).