Tuduhan Pilpres AS Curang oleh Trump Hanya Omong Kosong

Warta Ekonomi, Washington -

Pemilu Presiden (Pilpres) di Amerika Serikat (AS) bakal dilaksanakan pada 3 November mendatang. Namun, capres incumbent Donald Trump kembali berkoar-koar menuduh dirinya akan dicurangi. Tuduhan ini jelas tanpa bukti, mengingat hajatan demokrasi tersebut belum digelar.

Trump kembali mengulangi pernyataannya, bahwa pemungutan suara lewat surat yang selama ini lazim diterapkan dalam Pilpres AS - dan akan lebih mengemuka di masa pandemi Covid - dapat meningkatkan potensi kecurangan.

Baca Juga: Lebih Sehat dari Trump, Biden Akui Siap Pimpin AS Dua Periode

Sementara pakar keamanan pemilu independen mengatakan, kecurangan cukup jarang terjadi di AS.

"Satu-satunya cara mereka untuk menang, adalah dengan mencurangi pemilu. Tapi saya yakin, kita akan menang," ujar Trump dalam pidato sambutannya, usai dinominasikan kembali sebagai Capres AS dalam acara Konvensi Nasional Partai Republik di Charlotte, North Carolina, Senin (24/8/2020).

Acara tersebut berlangsung di tengah pandemi yang merenggut lebih dari 176 ribu nyawa, menyebabkan jutaan pengangguran, dan mengikis posisi presiden di antara suara pemilih.

Berulang kali, Trump juga menggambarkan tanggapan negara bagian terhadap pandemi Covid-19, dengan istilah yang sangat partisan. Ia menyebut, upaya lockdown dan langkah-langkah lain yang direkomendasikan pejabat kesehatan masyarakat, sebagai upaya untuk mempengaruhi pemungutan suara pada November mendatang.

“Mereka menggunakan isu Covid untuk menipu rakyat Amerika dari pemilihan yang adil dan bebas," kata Trump.

Meski skala pertemuannya lebih kecil dari yang direncanakan, Konvensi Nasional Partai Republik yang masih digelar secara tatap muka di Charlotte, North Carolina ini tetap kontras dengan Partai Demokrat.

Partai yang menjagokan Joe Biden dan Kamala Harris di Pilpres AS nanti, secara keseluruhan memilih format virtual, ketimbang berkumpul di medan pertempuran pemilihan negara bagian Wisconsin.

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19 di acara politik.