Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Din menegaskan KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran. "Terhadap reaksi yang tidak subtantif, baik dari para elite apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat Konstitusi," pungkasnya.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, ikut mengomentari kritikan Mega terhadap KAMI. "Kalau Bu Mega sudah mengomentari artinya KAMI cukup diperhitungkan," kata Refly di akun Youtube miliknya.
Baca Juga: Megawati: PDIP Pengusungnya, Kami Bakal Bela Pak Jokowi!
Soal saran Mega agar para deklarator KAMI mencari partai, Refly bilang begini. Kata dia, setiap warga negara punya hak menyampaikan partisipasi sesuai konstitusi. Dan, itu tidak harus melalui partai politik. Bisa melalui organisasi nonpemerintah (NGO) atau LSM. KAMI, menurut dia, tidak bisa di bilang organisasi masyarakat. Karena tidak mendaftar sebagai ormas. KAMI lebih pada gerakan moral.
"Jadi yang bertemu itu adalah ide, gagasan. Ide itu yang mempertemukan orang-orang dalam KAMI," paparnya.
Selain itu, Refly membahas omongan Mega yang mengatakan para deklarator KAMI banyak yang ingin jadi presiden. Kata dia, apa masalahnya dengan ingin jadi presiden. Menurut dia, Mega sendiri pernah jadi presiden dan selalu ingin jadi presiden. Paling tidak pernah nyapres dua kali bahkan tiga kali. SU MPR 1999, Pilpres 2004, dan Pilpres 2009. "Kan tidak ada masalah," ujarnya.
Kata dia, di luar negeri tidak ada yang nyalon sampai tiga kali. "Jadi ingin jadi presiden sah-sah saja. Konstitusi tidak melanggar. Yang dilarang presiden menjabat lebih dua kali," ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
