Perang di Depan Mata, Erdogan Sebut Pemimpin Yunani Rakus

Warta Ekonomi, Ankara -

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengkritik keras para pemimpin Prancis dan Yunani dengan menyebut mereka rakus dan tidak kompeten.

Kritikan yang dia lontarkan pada hari Minggu (30/8/2020) waktu setempat itu, seperti dikutip dari jaringan media Prancis FR24 News, terkait penentangan eksplorasi energi oleh Turki di kawasan Mediterania timur.

Baca Juga: Laser dan Rudal Hipersonik Dikerahkan Turki buat Lawan Yunani

Tuduhan Erdogan itu dia sampaikan bertepatan saat Turki merayakan kemenangan atas pasukan Yunani selama Perang Kemerdekaan Turki pada 1922.

Seperti diketahui, Ankara dan Athena sekarang memperebutkan ladang gas lepas pantai. Belakangan, dukungan Prancis kepada Yunani, kini menyeret kondisi ini kepada krisis serius bagi aliansi militer North Atlantic Treaty Organization (NATO) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara.

Konflik Turki-Yunani ini juga melibatkan Siprus, meski sebagai negara yang jauh lebih kecil, namun turut bersaing mengklaim wilayah tersebut.

Krisis antara sesama anggota NATO ini bermula pada 10 Agustus lalu, ketika kapal penelitian Turki, Oruc Reis memasuki perairan Yunani. Setelah itu, kedua negara mulai saling unjuk kekuatan armada laut mereka.

Di saat yang sama, Fregat dan jet tempur Prancis kemudian bergabung dengan pihak Yunani dan turut mengawasi kapal-kapal Turki. Lebih jauh, Prancis mulai memperingatkan Erdogan untuk tidak berlebihan.

Minggu (30/8/2020) waktu setempat, Prancis kemudian mengecam sikap Turki, yang dinilai kian meningkatkan aktivitasnya di wilayah tersebut.

Lebih jauh, kapal dari Siprus, Italia, hingga Amerika Serikat malah turut bergabung dalam latihan militer di kawasan ini. AS dan Italia bergabung dalam latihan militer bersama Turki.

Dalam pernyataannya yang ditujukannya terhadap Yunani dan Prancis, Erdogan menegaskan, “Ketika saatnya tiba untuk berperang, kami tidak akan ragu untuk berkorban”.

Sementara itu, Wakil Presiden Turki, Fuat Oktay juga memperingatkan Yunani untuk tidak memperluas zona pesisirnya di Laut Ionia sejauh enam mil laut, sesuai dengan Hukum Maritim Internasional. Karena menurutnya, hal ini bisa memicu konflik bersenjata.