Portal Berita Ekonomi Minggu, 27 September 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Perlukah Indonesia Teruskan Kebijakan Penyederhanaan Tarif Cukai?

Perlukah Indonesia Teruskan Kebijakan Penyederhanaan Tarif Cukai?
WE Online, Jakarta -

Kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau atau simplifikasi akan kembali dijalankan mengingat aturan ini telah tercantum pada Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Beleid ini juga telah menjadi bagian dari rencana strategis ke depan yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 77 Tahun 2020.

Namun, seberapa perlu kebijakan penyederhanaan ini kembali dijalankan? Partner Research and Training Services DDTC Bawono Kristiaji menjelaskan bahwa sistem yang ada saat ini memang rumit dan perlu diperhatikan pengawasannya.

Baca Juga: Pasar Bir Tertekan Covid-19, Produsen Bir: Tarif Cukai Juga Naik!

Meski Indonesia telah memangkas total layer tarif cukai hasil tembakau yang mencapai 19 layer pada tahun 2010 menjadi tinggal 10 lapisan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), lapisan tarif cukai tembakau masih perlu disimplifikasi lebih lanjut. Untuk itu, Bawono memberikan dukungan kepada pemerintah agar tetap melanjutkan aturan yang sebelumnya juga tertuang dalam PMK 146 Tahun 2017.

"Simplifikasi tarif cukai hasil tembakau akan memberikan level playing field antarkarakteristik industri hasil tembakau. Jadi, antara karakteristik, pangsa pasar, dan kemampuan ekonomis head-to-head supaya tidak terlalu banyak pihak yang memanfaatkan lapisan-lapisan tersebut," tambah Bawono di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Willem Petrus Riwu memberikan pendapat yang berbeda. Gappri sepakat agar struktur tarif CHT sebanyak 10 lapisan tarif dipertahankan. Hal ini disebabkan struktur tarif tersebut dinilai mampu mempertahankan serapan tenaga kerja, volume produksi, serapan bahan baku lokal, termasuk menekan peredaran rokok ilegal.

Sejatinya, kebijakan cukai hasil tembakau tidak bisa dilepaskan dari tiga pilar, yakni pengendalian konsumsi, penerimaan negara, serta mencakup industri dan sektor ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan oleh Wawan Juswanto, analis kebijakan ahli madya BKF Kemenkeu. Wawan juga menambahkan bahwa dalam membuat kebijakan dan tarif cukai yang diejawantahkan di PMK 77/2020, sektor SKT selaku sektor padat karya akan tetap diperhatikan.

"Kita setuju bersama ingin mendorong yang padat karya. Jadi, kita memberikan prioritas yang padat karya dalam struktur tarif cukai," ucap Wawan.

Sementara itu, terkait kebijakan cukai, pemerintah memastikan tahun depan target penerimaan cukai rokok akan naik sebesar Rp172,8 triliun, naik 4,8 persen dari target tahun ini sebesar Rp164,9 triliun. Detail kenaikan tarifnya akan diumumkan pada akhir bulan September 2020 nanti. Namun, poin tersebut masih menjadi perhatian karena kenaikan tarif CHT sekitar 23 persen tahun 2020 ini ternyata tidak menghasilkan penerimaan yang optimal.

Kenaikan tarif cukai rokok sejalan dengan target penerimaan akhir 2021. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2021, Kemenkeu mematok penerimaan cukai sebesar Rp178,5 triliun. Jumlah tersebut naik 3,6 persen year on year (yoy) dibanding outlook akhir tahun ini yang mencapai Rp172,2 triliun.

Baca Juga

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pajak, cukai rokok, Industri hasil tembakau (IHT)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,006.12 3,966.15
British Pound GBP 1.00 19,168.36 18,971.68
China Yuan CNY 1.00 2,205.71 2,183.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,025.76 14,876.25
Dolar Australia AUD 1.00 10,606.68 10,498.17
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,938.76 1,919.44
Dolar Singapura SGD 1.00 10,934.19 10,821.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,536.56 17,356.12
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,607.63 3,568.30
Yen Jepang JPY 100.00 14,243.78 14,100.71
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4945.791 103.035 707
2 Agriculture 1137.608 23.110 24
3 Mining 1330.114 20.962 47
4 Basic Industry and Chemicals 706.280 14.201 80
5 Miscellanous Industry 871.512 36.945 53
6 Consumer Goods 1841.021 34.944 60
7 Cons., Property & Real Estate 342.335 3.912 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 803.559 4.621 79
9 Finance 1072.260 31.539 94
10 Trade & Service 623.467 4.558 175
No Code Prev Close Change %
1 FIRE 200 270 70 35.00
2 BOSS 92 123 31 33.70
3 INAF 2,330 2,910 580 24.89
4 PYFA 765 955 190 24.84
5 PEHA 1,170 1,460 290 24.79
6 KBAG 77 96 19 24.68
7 KAEF 2,310 2,880 570 24.68
8 NIKL 590 735 145 24.58
9 INTD 153 187 34 22.22
10 GMFI 68 83 15 22.06
No Code Prev Close Change %
1 ALKA 230 214 -16 -6.96
2 SBAT 288 268 -20 -6.94
3 PLIN 2,740 2,550 -190 -6.93
4 ROCK 1,515 1,410 -105 -6.93
5 WICO 505 470 -35 -6.93
6 TUGU 1,595 1,485 -110 -6.90
7 AIMS 145 135 -10 -6.90
8 MTPS 408 380 -28 -6.86
9 DPUM 73 68 -5 -6.85
10 EMTK 7,325 6,825 -500 -6.83
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 725 770 45 6.21
2 BBRI 3,030 3,160 130 4.29
3 TLKM 2,730 2,690 -40 -1.47
4 DEAL 160 187 27 16.88
5 BBCA 27,225 28,050 825 3.03
6 TOWR 1,005 1,020 15 1.49
7 FIRE 200 270 70 35.00
8 SMBR 410 500 90 21.95
9 PURA 138 131 -7 -5.07
10 KAEF 2,310 2,880 570 24.68