Wakil Ketua MPR: Gotong Royong Modal Dasar Hadapi Resesi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, masyarakat Indonesia menyadari bahwa menghadapi situasi sulit di masa pandemi Covid-19, seluruh elemen bangsa harus bersatu. Gotong royong dan persatuan menjadi salah satu nilai yang sangat kuat dan modal dasar menghadapi dampak dari pandemi Covid-19, termasuk mengantisipasi resesi ekonomi.

"Gotong royong merupakan nilai dasar kebangsaan yang sangat diperlukan saat ini. Juga semangat solidaritas dan kolaborasi. Kondisi bangsa saat ini memerlukan kerja sama semua pihak," kata Lestari Moerdijat dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema "Penguatan Nilai Gotong Royong untuk Antisipasi Resesi" di Media Center MPR/DPR RI, Lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Baca Juga: Bamsoet: MPR RI Merupakan Rumah Kebangsaan

Narasumber lain diskusi ini adalah anggota MPR Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian dan UMKM Luhur Pradjarto, Ketua/Pendiri NCBI (Nation and Character Building Institute) Juliaman Saragih.

Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, mengutip survei aspirasi dan sampling acak sebanyak 389 responden pada periode Mei–Juni 2020. Dari survei itu, responden setuju bahwa Covid-19 adalah ancaman. "Lebih dari 31 persen responden setuju Covid-19 merupakan ancaman. Jika dikelompokan, lebih dari 70 persen setuju dan sadar bahwa Covid-19 adalah ancaman," kata Wakil Ketua MPR dari Partai Nasdem ini.

Mengutip analisa lainnya, Rerie menyebutkan jika ekonomi merupakan ancaman utama dari pandemi Covid-19. "Jadi, publik pada dasarnya paham bahwa pandemi Covid 19 bukan sekadar ancaman kesehatan saja, tapi bisa berujung pada problem besar akibat hambatan atau ekses pandemi Covid-19, yaitu menurunnya aktivitas perekonomi. Tak boleh dilupakan adalah masalah stabilitas nasional kita. Bagaimana pertahanan menghadapi penyakit, bermacam masalah, dan social unrest," ujarnya.

Menurut Rerie, Indonesia memiliki empat konsensus kebangsaan menghadapi tantangan itu. Mengutip survei Charities Aid Foundation, Indonesia adalah negara yang giving indeks-nya terus naik dalam 10 tahun terakhir. Solidaritas (gotong royong) dan kedermawanan menjadi modal sosial menghadapi Covid-19. Gotong royong sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia.

"Solidaritas atau gotong royong dan kedermawanan sesungguhnya adalah pemaknaan Pancasila itu sendiri. Gotong royong dan kedermawanan merupakan hasil pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dipadu dengan tatanan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan sila ketiga dan keempat Pancasila demi terwujudnya sila kelima," jelasnya.

Sejalan dengan Rerie, anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat bahwa ketahanan sosial bangsa Indonesia sedang diuji di masa pandemi Covid-19. "Ada hikmah di balik pandemi Covid-19 ini, yaitu kita bisa memperkuat ketahanan sosial kita dengan menumbuhkan kegotong-royongan," ujarnya.

"Kalau masyarakat kita menumbuhkan nilai-nilai gotong royong, saling percaya, saling menghormati, saling membantu, dan membangkitkan kedermawanan sosial, apapun yang terjadi, termasuk misalnya resesi ekonomi, kita sebagai bangsa dengan nilai-nilai Pancasila akan tetap menjadi negara yang kuat," sambungnya.

Ace Hasan Syadzily berharap pemerintah bisa mendorong masyarakat agar memiliki ketahanan sosial yang kuat. "Jangan kemudian ketahanan sosial itu diganggu dengan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya bisa menimbulkan social unrest dan tidak ada harmoni di masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua/Pendiri NCBI (Nation and Character Building Institute) Juliaman Saragih setuju bahwa gotong royong merupakan karakter dan jati diri bangsa. Gotong royong ada di kalangan masyarakat bawah. Karena itu, nilai gotong royong itu akan sangat besar bila pemerintah membantu UMKM. Sebab, UMKM menyentuh lapisan masyarakat bawah.

"Dengan demikian, akan muncul roh gotong royong di masyarakat. Dan, kita bisa melewati masa pandemi ini," ujarnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian dan UMKM Luhur Pradjarto menambahkan, dari sebanyak 235 ribu pelaku UMKM, sebanyak 22 persen mengeluhkan penjualan dan permintaan menurun, 18 persen mengeluh produksinya terhambat, dan 19 persen mengeluh distribusi terhambat.

"Pemerintah telah menggelontorkan Rp695 triliun dan dari jumlah itu sebanyak Rp123,4 triliun untuk UMKM supaya pelaku UMKM bisa tumbuh. UMKM merupakan tulang punggung dan garda terdepan ekonomi Indonesia," ujarnya.