Portal Berita Ekonomi Minggu, 27 September 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Kewenangan OJK Mau Disunat, DPR: Bukan di Situ Pokok Masalahnya

Kewenangan OJK Mau Disunat, DPR: Bukan di Situ Pokok Masalahnya
WE Online, Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR mengebut proses revisi Undang Undang (UU) No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Hal itu direspons negatif oleh pelaku pasar dan sejumlah kalangan, di mana yang menjadi polemik di draf RUU BI di antaranya ialah soal pengembalian pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke BI.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah, menilai respons negatif ini wajar. Dia mengakui beberapa pasal dalam draf RUU BI berpotensi akan menimbulkan masalah baru, alih-alih mempercepat pemulihan ekonomi.

Baca Juga: OJK Mau Dipangkas, Pengamat Ramai-ramai Pasang Badan

Pengaturan pengalihan fungsi pengawasan bank dari OJK ke BI, tegas Said, bakal membatalkan sebagian besar isi Undang Undang No 21 tahun 2011 tentang OJK.

"Pertanyaan mendasarnya, apakah beberapa kasus kelemahan pengawasan di OJK serta merta dijawab dengan pengalihan pengawasan bank ke BI? Saya melihat bukan ini pokok masalahnya," ujar Said Abdullah di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Padahal, pokok masalahnya terkait OJK, terang Said, tidak ada lembaga pengawas yang kuat, layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki Dewas KPK yang kuat.

Hal ini penting mengingat OJK memiliki kewenangan yang luar biasa. Akan tetapi, anggaran OJK didapatkan dari pungutan terhadap industri keuangan secara langsung oleh OJK. Hal ini memberi celah konflik kepentingan.

"Jadi, sesungguhnya bukan hanya UU No 23 tahun 1999 yang perlu direvisi, melainkan juga UU No 21 tahun 2011 tentang OJK. Pada sisi UU No 21 tahun 2011 ini perlu menambahkan pengaturan tentang Badan Pengawas OJK. Saya kira, itu yang harus kita pikirkan untuk disempurnakan," tuturnya.

Baca Juga

Tag: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Tanayastri Dini Isna

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,006.12 3,966.15
British Pound GBP 1.00 19,168.36 18,971.68
China Yuan CNY 1.00 2,205.71 2,183.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,025.76 14,876.25
Dolar Australia AUD 1.00 10,606.68 10,498.17
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,938.76 1,919.44
Dolar Singapura SGD 1.00 10,934.19 10,821.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,536.56 17,356.12
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,607.63 3,568.30
Yen Jepang JPY 100.00 14,243.78 14,100.71
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4945.791 103.035 707
2 Agriculture 1137.608 23.110 24
3 Mining 1330.114 20.962 47
4 Basic Industry and Chemicals 706.280 14.201 80
5 Miscellanous Industry 871.512 36.945 53
6 Consumer Goods 1841.021 34.944 60
7 Cons., Property & Real Estate 342.335 3.912 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 803.559 4.621 79
9 Finance 1072.260 31.539 94
10 Trade & Service 623.467 4.558 175
No Code Prev Close Change %
1 FIRE 200 270 70 35.00
2 BOSS 92 123 31 33.70
3 INAF 2,330 2,910 580 24.89
4 PYFA 765 955 190 24.84
5 PEHA 1,170 1,460 290 24.79
6 KBAG 77 96 19 24.68
7 KAEF 2,310 2,880 570 24.68
8 NIKL 590 735 145 24.58
9 INTD 153 187 34 22.22
10 GMFI 68 83 15 22.06
No Code Prev Close Change %
1 ALKA 230 214 -16 -6.96
2 SBAT 288 268 -20 -6.94
3 PLIN 2,740 2,550 -190 -6.93
4 ROCK 1,515 1,410 -105 -6.93
5 WICO 505 470 -35 -6.93
6 TUGU 1,595 1,485 -110 -6.90
7 AIMS 145 135 -10 -6.90
8 MTPS 408 380 -28 -6.86
9 DPUM 73 68 -5 -6.85
10 EMTK 7,325 6,825 -500 -6.83
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 725 770 45 6.21
2 BBRI 3,030 3,160 130 4.29
3 TLKM 2,730 2,690 -40 -1.47
4 DEAL 160 187 27 16.88
5 BBCA 27,225 28,050 825 3.03
6 TOWR 1,005 1,020 15 1.49
7 FIRE 200 270 70 35.00
8 SMBR 410 500 90 21.95
9 PURA 138 131 -7 -5.07
10 KAEF 2,310 2,880 570 24.68