RAPBN: Alokasi Kesehatan Kecil, Porsi Kementerian Prabowo Jumbo

Warta Ekonomi, Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2021 merupakan politik anggaran pemerintah yang memiliki prioritas salah arah. Pasalnya, penanganan kesehatan dibandingkan dengan penanganan ketertiban dan keamanan lebih kecil anggarannya.

Fungsi pertahanan RAPBN 2021 menjadi Rp137 triliun naik 16,18% dengan porsinya menjadi 7% dibandingkan porsi APBN 2020 yang hanya 5,9%. Begitu juga fungsi ketertiban dan keamanan menjadi Rp165,8 triliun naik 17,4%. Porsinya naik jadi 8,5% dari porsi APBN 2020 yang hanya 7,1%. Sedangkan kesehatan porsinya hanya sebesar 5,72%.

Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan mengatakan, kenaikan dua fungsi pertahanan dan ketertiban keamanan belumlah tepat. Sebab, Indonesia belum menunjukan kondisi Covid-19 yang mereda. Malahan tim ekonomi pemerintah terkesan mengabaikan fakta bahwa melandainya kurva Covid belum terjadi sampai Agustus 2020.

Baca Juga: Anies Tarik Rem Darurat, Ekonomi RI Makin Gawat!

Baca Juga: Injak Rem Darurat, Anies Diceramahi AHA: Harusnya...

"Jadi kalau kita lihat dari angka ini bahwa justru anggaran terkait pertahanan keamanan jumlahnya masih sangat signifikan dibandingkan anggaran terkait dengan upaya kita untuk menangani pandemi Covid dan pemulihan ekonomi serta pemberdayaan dari sektor-sektor ekonomi yang terdampak," kata Fadhil dalam diskusi online di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Dia juga menyebut bahwa RAPBN 2021 ini belum mencermikan kebutuhan dan prioritas yang diharapkan dari pandemi Covid. Padahal, fungsi APBN menjadi lebih penting dengan adanya pandemi ini.

Akibat pandemi ini, pertumbuhan ekonomi atau kegiatan ekonomi sangat bergantung pada pemerintah. Pemerintah yang akan menentukan apakah ekonomi bisa tetap survive atau malah alami resesi atau krisis.

"Harusnya anggaran kesehatan banyak dilakukan untuk penanganan Covid-19 dibandingkan fungsi pertahanan," tandasnya.