Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 September 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:03 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 39,22 USD/barel.
  • 13:03 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 41,39 USD/barel.
  • 13:02 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,14% terhadap Euro pada level 1,1754 USD/EUR.
  • 13:02 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,16% terhadap Poundsterling pada level 1,2797 USD/GBP.
  • 13:01 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,10% terhadap Yen pada level 104,55 JPY/USD.
  • 13:01 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.910 USD/troy ounce.
  • 11:31 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,87% pada penutupan sesi I.

Sengkarut Halal dalam RUU Ciptaker: Pemerintah Jangan Tabrak Otoritas MUI

Sengkarut Halal dalam RUU Ciptaker: Pemerintah Jangan Tabrak Otoritas MUI
WE Online, Jakarta -

Terkait pembahasan RUU Cipta Kerja soal pengaturan jaminan produk halal, anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta pemerintah memisahkan otoritas yang mengurus regulasi dan administratif dengan otoritas yang menetapkan fatwa halal.

Menurutnya, pemerintah bertindak sebagai otoritas regulasi dan administratif, sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertindak sebagai pemegang otoritas fatwa halal. Tidak boleh ada tumpang tindih dan intervensi dalam soal utama ini.

Pengaturan berupa pemisahan yang tegas antara wilayah otoritas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan MUI ini sangat penting untuk diperhatikan karena di satu sisi otoritas MUI terkait dengan keyakinan keagamaan 'halal', sementara di sisi lain otoritas BPJPH terkait dengan 'kecepatan' proses adminsitratif penerbitan sertifikasi halal.

Baca Juga: Orang MUI Bela Anies yang Gembok DKI: Gubernur Jakarta Rangkap Presiden RI Kah?

Baca Juga: Dear UMKM, Jangan Lupa Sertifikasi Halal Yah!

Mulyanto menyebutkan, pembahasan RUU Cipta Kerja terkait pengaturan jaminan produl halal ini masih belum tuntas. Sebab pemerintah menyisipkan pasal baru untuk mempercepat proses sertifikasi produk halal, dengan menempatkan posisi superioritas BPJPH yang dapat menabrak wilayah otoritas penetapan fatwa halal.

Dalam RUU Cipta Kerja pasal 35A Ayat (2) diatur ketentuan mengenai: apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan atau menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal.

Dalam pasal 33 ayat (3) diatur ketentuan bahwa: sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH.

Mulyanto berpendapat pengambilalihan penetapan fatwa halal oleh otoritas administratif tidak masuk nalar dan keyakinan agama. Karena, BPJPH dan MUI adalah dua lembaga dengan wilayah otoritas yang terpisah dengan kompetensi yang berbeda. Tidak bisa saling mengambil alih.

"Mempercepat proses penetapan fatwa kita setujui, namun pengambilalihan ini akan sangat membingungkan. Bagaimana mungkin BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal, sementara proses penetapan fatwa halal untuk produk itu sendiri belum selesai?" tegas Mulyanto.

Sambungnya, "nanti akan memunculkan pertanyaan, apa dasar 'kehalalan' dari sertifikat BPJPH yang terbit tanpa fatwa MUI tersebut? Ini soal krusial. Jangan sampai kita memasang pasal 'bom waktu', yang kelak bisa meledak dan menuai protes umat. Pemerintah perlu cermat dalam soal ini. BPJPH tidak bisa serta merta mengambil alih proses penetapan fatwa halal MUI."

Mulyanto minta pemerintah perlu merumuskan kembali soal instrumen administratif ini agar proses penetapan fatwa halal di MUI ini menjadi lebih cepat. Baik melalui penyederhanaan proses, ketentuan jumlah, dan unsur anggota sidang fatwa, maupun pendayagunaan MUI daerah.

"Pasal 'ancam-mengancam' terkait soal fatwa kehalalan ini semestinya dapat kita hindarkan," pesan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

"Pembahasan RUU Cipta Kerja terkait soal jaminan produk halal ini sudah menyepakati bahwa MUI tetap menjadi otoritas tunggal dalam penetapan fatwa halal. Karena MUI adalah representasi para ulama yang berkompeten dalam soal fatwa, yang juga mewakili seluruh ormas Islam yang ada di Tanah Air," tandas Mulyanto.

Baca Juga

Tag: Majelis Ulama Indonesia (MUI), RUU Cipta Kerja

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,960.94 3,921.43
British Pound GBP 1.00 19,033.39 18,841.06
China Yuan CNY 1.00 2,187.72 2,165.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,855.91 14,708.09
Dolar Australia AUD 1.00 10,721.51 10,607.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,916.99 1,897.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,906.62 10,794.14
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,475.01 17,299.66
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,593.59 3,555.26
Yen Jepang JPY 100.00 14,216.18 14,073.38
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4999.360 -59.863 707
2 Agriculture 1186.632 14.903 24
3 Mining 1356.542 -13.892 47
4 Basic Industry and Chemicals 709.020 -15.931 80
5 Miscellanous Industry 852.292 -14.243 53
6 Consumer Goods 1868.676 -15.659 60
7 Cons., Property & Real Estate 344.831 -3.052 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 819.931 -18.145 79
9 Finance 1083.035 -10.759 94
10 Trade & Service 630.732 -5.803 175
No Code Prev Close Change %
1 DPUM 66 89 23 34.85
2 PSGO 98 132 34 34.69
3 TFCO 412 510 98 23.79
4 SOHO 11,350 13,600 2,250 19.82
5 RDTX 5,325 6,325 1,000 18.78
6 PCAR 298 348 50 16.78
7 ATIC 545 635 90 16.51
8 ARGO 1,610 1,865 255 15.84
9 GSMF 85 98 13 15.29
10 SQMI 154 176 22 14.29
No Code Prev Close Change %
1 SGRO 1,500 1,395 -105 -7.00
2 GLOB 144 134 -10 -6.94
3 POLI 1,085 1,010 -75 -6.91
4 BBHI 145 135 -10 -6.90
5 TALF 290 270 -20 -6.90
6 SSTM 436 406 -30 -6.88
7 ASRI 131 122 -9 -6.87
8 IFSH 350 326 -24 -6.86
9 NZIA 146 136 -10 -6.85
10 INTD 161 150 -11 -6.83
No Code Prev Close Change %
1 BBCA 28,150 28,025 -125 -0.44
2 DEAL 124 132 8 6.45
3 BBNI 4,740 4,590 -150 -3.16
4 BBRI 3,220 3,190 -30 -0.93
5 BEST 181 169 -12 -6.63
6 TLKM 2,890 2,810 -80 -2.77
7 ASRI 131 122 -9 -6.87
8 BRIS 870 825 -45 -5.17
9 MEDC 430 402 -28 -6.51
10 ENVY 65 61 -4 -6.15