Portal Berita Ekonomi Senin, 28 September 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Budi Hartono Surati Jokowi, Said Didu: Gejala, Orang Terkaya Mau Atur-Atur Kebijakan

Budi Hartono Surati Jokowi, Said Didu: Gejala, Orang Terkaya Mau Atur-Atur Kebijakan
WE Online, Jakarta -

Orang terkaya di Indonesia, bos Djarum Budi Hartono, dikabarkan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam surat tersebut terdapat pernyataan bahwa dirinya menolak adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta, yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 14 September mendatang.

Surat dari Budi untuk Presiden Jokowi telah diungkapkan oleh pengusaha asal Indonesia Peter Frans Gontha. Diberitakan sebelumnya, Peter memposting sebuah surat penolakang dari Budi.

Baca Juga: Tolak Rencana Anies PSBB Total, Orang Terkaya RI Kirim Surat Ke Jokowi: Yth Bapak Presiden...

"Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September, 2020," tulis Peter.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa ada sejumlah alasan mengapa mereka menolak diberlakukan PSBB kembali. Salah satunya adalah karena aturan itu disebut terbukti tidak efektif membendung penyebaran wabah virus corona (Covid-19).

"Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB (total) kembali itu tidak tepat. Hal ini disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta," isi surat tersebut.

"Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik,” tambahnya.

Baca Juga: Bima Arya: Ekonomi Lumpuh Gara-Gara PSBB Total

Kemudian, dalam surat tersebut menganggap alasan Anies untuk memberlakukan kembali PSBB karena khawatir soal daya tampung Rumah Sakit di Jakarta, dinilai kurang masuk akal.

"Kapasitas Rumah Sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini disebabkan seharusnya Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus," isi surat tersebut.

Dalam surat juga disebutkan salah satu solusi yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu misalnya dengan membangun rumah sakit darurat di pelabuhan, seperti yang dilakukan Singapura.

"Contoh Solusi terlampir: ini adalah photo di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat" jelasnya.

Melihat hal tersebut, politikus Partai Demokrat sekaligus mantan sekretaris BUMN Said Didu pun turut memberikan komentar. Menurutnya hal tersebut merupakan gejala baru dalam tren 'orang kaya'.

Hal tersebut diungkapkannya dalam akun Twitter pribadinya @msaid_didu yang diunggah pada Minggu 13 September 2020.

"Gejala baru. Orang terkaya mengirim surat dan dibocorkan oleh orang kaya yang lain untuk 'atur kebijakan'," tulisnya.

"Kirain kirim sumbangan ke orang miskin-ternyata kirim surat," tambahnya.

Partner Sindikasi Konten: Pikiran Rakyat

Baca Juga

Tag: Robert Budi Hartono, Orang Terkaya, Said Didu, Joko Widodo (Jokowi), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Total

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Lestari Ningsih

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,006.12 3,966.15
British Pound GBP 1.00 19,168.36 18,971.68
China Yuan CNY 1.00 2,205.71 2,183.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,025.76 14,876.25
Dolar Australia AUD 1.00 10,606.68 10,498.17
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,938.76 1,919.44
Dolar Singapura SGD 1.00 10,934.19 10,821.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,536.56 17,356.12
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,607.63 3,568.30
Yen Jepang JPY 100.00 14,243.78 14,100.71
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4945.791 103.035 707
2 Agriculture 1137.608 23.110 24
3 Mining 1330.114 20.962 47
4 Basic Industry and Chemicals 706.280 14.201 80
5 Miscellanous Industry 871.512 36.945 53
6 Consumer Goods 1841.021 34.944 60
7 Cons., Property & Real Estate 342.335 3.912 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 803.559 4.621 79
9 Finance 1072.260 31.539 94
10 Trade & Service 623.467 4.558 175
No Code Prev Close Change %
1 FIRE 200 270 70 35.00
2 BOSS 92 123 31 33.70
3 INAF 2,330 2,910 580 24.89
4 PYFA 765 955 190 24.84
5 PEHA 1,170 1,460 290 24.79
6 KBAG 77 96 19 24.68
7 KAEF 2,310 2,880 570 24.68
8 NIKL 590 735 145 24.58
9 INTD 153 187 34 22.22
10 GMFI 68 83 15 22.06
No Code Prev Close Change %
1 ALKA 230 214 -16 -6.96
2 SBAT 288 268 -20 -6.94
3 PLIN 2,740 2,550 -190 -6.93
4 ROCK 1,515 1,410 -105 -6.93
5 WICO 505 470 -35 -6.93
6 TUGU 1,595 1,485 -110 -6.90
7 AIMS 145 135 -10 -6.90
8 MTPS 408 380 -28 -6.86
9 DPUM 73 68 -5 -6.85
10 EMTK 7,325 6,825 -500 -6.83
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 725 770 45 6.21
2 BBRI 3,030 3,160 130 4.29
3 TLKM 2,730 2,690 -40 -1.47
4 DEAL 160 187 27 16.88
5 BBCA 27,225 28,050 825 3.03
6 TOWR 1,005 1,020 15 1.49
7 FIRE 200 270 70 35.00
8 SMBR 410 500 90 21.95
9 PURA 138 131 -7 -5.07
10 KAEF 2,310 2,880 570 24.68