Portal Berita Ekonomi Sabtu, 26 September 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

PKS Kritik Pemerintah Batalkan Pasal Pembentukan BUMN Khusus di Omnibus Law

PKS Kritik Pemerintah Batalkan Pasal Pembentukan BUMN Khusus di Omnibus Law
WE Online, Jakarta -

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari PKS, Mulyanto, menanggapi perihal keputusan pemerintah mencabut pasal-pasal terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Migas dalam RUU Cipta Kerja. Pemerintah merasa belum lengkap mendefinisikan yang dimaksud BUMN-Khusus tersebut, baik bentuk maupun kewenangannya.

Mulyanto menilai, pemerintah terkesan tidak serius membentuk BUMN-K ini. Padahal, pembentukan BUMNK ini merupakan amanat putusan MK terkait pengelolaan sektor hulu migas.

Baca Juga: PKS Desak Luhut Awasi Kinerja Smelter Tembaga: Jangan Lembek!

"Sebenarnya, sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk merevitalisasi aspek legislasi sektor hulu migas. Ketimbang harus merevisi UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara khusus. Namun, apa boleh buat, pemerintah ternyata tidak siap," ujar Mulyanto dalam keterangan pers, Selasa (15/9/2020).

Mulyanto menjelaskan, pembentukan BUMNK ini sangat mendesak. Karena selain merupakan amanah putusan MK, keberadaan BUMNK ini diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan usaha hulu migas negara.

"Harusnya pemerintah sudah menyiapkan konsep kelembagaannya dengan matang sehingga pembangunan di sektor hulu migas benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ucap Mulyanto.

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan daftar isian masalah (DIM) RUU Cipta Kerja, Senin (14/9/2020), pemerintah mencabut pasal-pasal RUU Cipta Kerja terkait dengan pembentukan BUMN-Khusus. Alasannya, karena pasal-pasal ini sangat strategis dan berpengaruh secara luas terhadap bisnis hulu migas. Sementara, pemerintah mengaku belum siap dengan rumusan bentuk dan fungsi BUMN Khusus ini.

PKS sendiri menginginkan BUMN-Khusus ini, sesuai amanat MK, dapat menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, sebagaimana sekarang dilaksanakan SKK Migas serta ditambah fungsi pengelolaan/ pengusahaan sektor hulu migas.

Jika jadi dibentuk, BUMN Khusus ini berfungsi sebagai "regulator" sekaligus "doers" (pelaksana) di sektor hulu migas. Tujuannya adalah agar Negara mengelola secara langsung sektor hulu migas ini demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pengalaman sekarang ini, SKK Migas tidak memiliki fungsi pengusahaan. Jadi, Negara mengeluarkan biaya tambahan untuk menjual bagian pemerintah atas migas. Anggota Komisi VII DPR RI ini menginginkan BUMN-Khusus ini fokus menangani usaha sektor hulu migas karena di sektor hilir sudah ada BPH Migas sebagai regulator dan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana (doers).

"Pertamina sebagai BUMN yang juga bergerak di sektor hulu migas tetap eksis dan mendapat previlege dalam usaha hulu migas tersebut," ujar Mulyanto.

Baca Juga

Tag: Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Omnibus Law

Penulis: Mochamad Rizky Fauzan

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: PKS

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,006.12 3,966.15
British Pound GBP 1.00 19,168.36 18,971.68
China Yuan CNY 1.00 2,205.71 2,183.67
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,025.76 14,876.25
Dolar Australia AUD 1.00 10,606.68 10,498.17
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,938.76 1,919.44
Dolar Singapura SGD 1.00 10,934.19 10,821.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,536.56 17,356.12
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,607.63 3,568.30
Yen Jepang JPY 100.00 14,243.78 14,100.71
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4945.791 103.035 707
2 Agriculture 1137.608 23.110 24
3 Mining 1330.114 20.962 47
4 Basic Industry and Chemicals 706.280 14.201 80
5 Miscellanous Industry 871.512 36.945 53
6 Consumer Goods 1841.021 34.944 60
7 Cons., Property & Real Estate 342.335 3.912 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 803.559 4.621 79
9 Finance 1072.260 31.539 94
10 Trade & Service 623.467 4.558 175
No Code Prev Close Change %
1 FIRE 200 270 70 35.00
2 BOSS 92 123 31 33.70
3 INAF 2,330 2,910 580 24.89
4 PYFA 765 955 190 24.84
5 PEHA 1,170 1,460 290 24.79
6 KBAG 77 96 19 24.68
7 KAEF 2,310 2,880 570 24.68
8 NIKL 590 735 145 24.58
9 INTD 153 187 34 22.22
10 GMFI 68 83 15 22.06
No Code Prev Close Change %
1 ALKA 230 214 -16 -6.96
2 SBAT 288 268 -20 -6.94
3 PLIN 2,740 2,550 -190 -6.93
4 ROCK 1,515 1,410 -105 -6.93
5 WICO 505 470 -35 -6.93
6 TUGU 1,595 1,485 -110 -6.90
7 AIMS 145 135 -10 -6.90
8 MTPS 408 380 -28 -6.86
9 DPUM 73 68 -5 -6.85
10 EMTK 7,325 6,825 -500 -6.83
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 725 770 45 6.21
2 BBRI 3,030 3,160 130 4.29
3 TLKM 2,730 2,690 -40 -1.47
4 DEAL 160 187 27 16.88
5 BBCA 27,225 28,050 825 3.03
6 TOWR 1,005 1,020 15 1.49
7 FIRE 200 270 70 35.00
8 SMBR 410 500 90 21.95
9 PURA 138 131 -7 -5.07
10 KAEF 2,310 2,880 570 24.68