Portal Berita Ekonomi Senin, 21 September 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:39 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka negatif 0,47% pada level 24.340.
  • 09:38 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka menguat 0,18% pada level 23.360.
  • 09:38 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka negatif 0,07% pada level 3.335.
  • 09:37 WIB. Bursa - Indeks Straits Times dibuka menguat 0,23% pada level 2.503.
  • 09:36 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,11% terhadap Yuan pada level 6,76 CNY/USD.
  • 09:36 WIB. Valas - Rupiah dibuka menguat 0,14% terhadap Dollar AS pada level 14.714 IDR/USD.
  • 09:04 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,11% pada pembukaan sesi I.
  • 08:08 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 40,82 USD/barel.
  • 08:08 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,90 USD/barel.
  • 08:07 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,15% terhadap Euro pada level 1,1858 USD/EUR.
  • 08:07 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,27% terhadap Poundsterling pada level 1,2952 USD/GBP.
  • 08:06 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka menguat 0,22% pada level 2.417.
  • 08:05 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,11% terhadap Yen pada level 104,45 JPY/USD.
  • 08:05 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.951 USD/troy ounce.

Awas, Jangan Blunder! Perkuat Kelembagaan OJK Lebih Penting Ketimbang...

Awas, Jangan Blunder! Perkuat Kelembagaan OJK Lebih Penting Ketimbang...
WE Online, Jakarta -

Penguatan fungsi pengawasan terintegrasi yang selama ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dikedepankan. Sebab, marwah kelahiran OJK adalah untuk pengawasan terintegrasi. Jika ada hal-hal yang perlu diperbarui, yang perlu dilakukan adalah dengan memperkuat dan melakukan reformasi kelembagaan.

Ada enam alasan kenapa OJK didirikan. Satu, adanya konglomerasi bisnis keuangan. Dua, integrasi produk dan jasa keuangan yang makin tidak jelas. Tiga, hybrid product–adanya teknologi makin mendorong industri jasa keuangan makin canggih. Empat, arbitrase peraturan–di mana bank penuh regulasi, sedangkan IKNB lebih longgar. Lima, koordinasi lintas sektor lebih mudah. Enam, perlindungan konsumen.

Baca Juga: OJK Kasih Restu, BTN Punya 3 Bos Baru

Jika masalah dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah kelembagaan, tinggal memperkuat dan melakukan reformasi kelembagaan.

"Apakah ini menyangkut independensi pengawasan atau soal kinerja juga tidak jelas. Pemerintah tiba-tiba akan mengembalikan pengawasan ke BI dan BI pun akan dipreteli independensinya," ujar Chairman Infobank Institute, Eko B. Supriyanto, dalam Public Discussion secara virtual bertajuk "Rapor Industri Jasa Keuangan dan Pengawasan Terintegrasi" di Jakarta, Kemarin.

Meski pengawasan konglomerasi sempat tidak terdengar, sejatinya OJK sudah menerapkan pengawasan terintegrasi. "Jika ada hal-hal yang perlu diperbarui adalah adanya silo-silo antarpengawas. Hal ini bukan salah OJK, melainkan salah undang-undangnya karena posisi ketua bukan seperti CEO atau seperti Gubernur BI," tegas Eko.

Senada, ekonom sènior INDEF Aviliani mengungkap, belajar dari pengalaman krisis 1998 dan 2008, sebenarnya kebijakan yang dikeluarkan OJK, BI, Kemenkeu, dan KSSK sudah baik. Jadi, isunya saat ini bukan lagi regulasi, tetapi bagaimana memperkuat pengawasan market conduct yang menjadi ranah OJK.

"Menurut saya isunya di market conduct jadi justru bukan regulasinya yang dikembangkan. Karena dalam market conduct, inilah sebenarnya perlindungan terhadap masyarakat dilakukan. Jadi mungkin isunya ke market conduct, bukan regulasinya," tegas Aviliani.

Sementara pengembalian fungsi pengawasan ke BI (mikro-makro prudensial) bisa jadi akan lebih efektif, pendirian OJK dulu juga untuk menghukum BI akibat banyak bank yang kedodoran, baik soal BLBI maupun soal kinerja pengawasan. Sekarang sudah dipisah, pemerintah ingin kembali.

"Indonesia pernah merasakan pengawasan di satu atap BI, lalu dipisah. Lalu, apakah akan dikembalikan lagi? Perlu kajian yang lebih dalam dan jangan sampai hanya karena nafsu politik serta kepentingan sesaat," papar Eko.

Tak beda jauh, ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menuturkan, di masa pandemi Covid-19, isu stabilitas sistem keuangan dinilai lebih penting ketimbang membicarakan pengalihan pengawasan perbankan dari OJK ke BI.

"Isu industri keuangan sangat penting, tapi sangat disayangkan karena di tengah keterpurukan kita baik dari sisi kesehatan dan ekonomi, kita justru disibukkan oleh isu-isu yang menurut saya tidak produktif. Isu dewan moneter, isu pengalihan pengawasan bank dari OJK ke BI hanya mmunculkan kegaduhan," ucap Piter.

Seharusnya, lanjut dia, semuanya pasti paham bahwa proses reformasi keuangan sudah berjalan setelah krisis 1998 dengan memperkuat BI, membentuk LPS, OJK, dan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Hal itu, menurutnya, sudah membuat kondisi sektor keuangan Indonesia jadi lebih baik sehingga pengembalian pengawasan dari OJK ke BI menjadi tidak efektif.

"Itu sudah membuat kita lebih baik. Kalau tidak ada proses reformasi itu, ketika kita menghadapi pandemi mungkin akan lebih terpuruk lagi. Jangan bandingkan kondisi saat ini dengan kondisi tidak adanya pandemi. Kita harus lihat kondisi sekarang dalam konteks adanya pandemi dan kita masih lebih baik dan itu tidak lepas dari membangun, memperkuat kelembagaan di sektor keuangan," pungkasnya.

Baca Juga

Tag: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Tanayastri Dini Isna

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,956.98 3,917.50
British Pound GBP 1.00 19,218.70 19,023.06
China Yuan CNY 1.00 2,196.09 2,173.95
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,841.84 14,694.16
Dolar Australia AUD 1.00 10,856.81 10,741.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.08 1,896.00
Dolar Singapura SGD 1.00 10,939.66 10,826.82
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,586.10 17,406.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,597.15 3,557.91
Yen Jepang JPY 100.00 14,156.66 14,011.79
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5059.223 20.822 707
2 Agriculture 1171.729 -22.067 24
3 Mining 1370.434 12.402 47
4 Basic Industry and Chemicals 724.951 10.929 80
5 Miscellanous Industry 866.535 -7.832 53
6 Consumer Goods 1884.335 4.638 60
7 Cons., Property & Real Estate 347.883 3.847 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 838.076 14.829 79
9 Finance 1093.794 -6.183 94
10 Trade & Service 636.535 12.642 175
No Code Prev Close Change %
1 DPUM 51 66 15 29.41
2 JMAS 133 172 39 29.32
3 AKSI 362 452 90 24.86
4 TFCO 330 412 82 24.85
5 JSKY 244 296 52 21.31
6 AIMS 141 170 29 20.57
7 SOHO 9,475 11,350 1,875 19.79
8 AMIN 228 270 42 18.42
9 ASBI 322 376 54 16.77
10 LRNA 131 150 19 14.50
No Code Prev Close Change %
1 ENZO 115 107 -8 -6.96
2 PCAR 320 298 -22 -6.88
3 ATIC 585 545 -40 -6.84
4 SSTM 468 436 -32 -6.84
5 SIPD 1,190 1,110 -80 -6.72
6 AALI 10,800 10,075 -725 -6.71
7 BEST 194 181 -13 -6.70
8 ROCK 1,570 1,465 -105 -6.69
9 DNAR 240 224 -16 -6.67
10 AISA 244 228 -16 -6.56
No Code Prev Close Change %
1 BBCA 28,775 28,150 -625 -2.17
2 BBRI 3,200 3,220 20 0.62
3 JSKY 244 296 52 21.31
4 ASRI 117 131 14 11.97
5 BEST 194 181 -13 -6.70
6 MEDC 420 430 10 2.38
7 TLKM 2,820 2,890 70 2.48
8 AISA 244 228 -16 -6.56
9 BBNI 4,720 4,740 20 0.42
10 MDKA 1,575 1,600 25 1.59