Bidik Transaksi Digital Pembayaran Pajak, Bukalapak Targetkan Kenaikan Transaksi 3X Lipat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bukalapak terus mendorong transaksi digital dalam pembayaran pajak di platformnya. Perusahaan melaporkan adanya kenaikan transaksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (E-Samsat) yang mencapai 86% dan pertumbuhan pengguna hingga 55% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Capaian ini juga didukung dengan perluasan cakupan wilayah pembayaran yang terus dilakukan. Jika pada tahun 2019 daerah yang telah bergabung untuk live PBB meliputi Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, kini di tahun 2020 telah bertambah dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Riau, beserta Sumatera Utara. Sementara untuk E-Samsat, pada awal kuartal IV tahun ini provinsi Jawa Tengah akan menambah cakupan wilayah yang menerima pembayaran secara digital selain Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana IPO Ready Bos Bukalapak?

Di tahun ini juga, Bukalapak menjadi marketplace pertama yang menerima pembayaran E-Samsat pada Mitra Bukalapak sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menggalakkan pembayaran pajak daerah. CEO Bukalapak, Rachmat Kaimuddin, menyampaikan, tata cara pembayaran PBB dan E-Samsat di Bukalapak berfokus pada proses pembayaran yang real time, aman, dan mudah diakses.

"Terlebih di situasi pandemi seperti ini, pengguna tetap bisa menunaikan kewajibannya membayar PBB tanpa harus keluar rumah atau kontak dekat dengan orang lain," katanya, Kamis (24/9/2020).

Adapun mengenai tingkat partisipasi masyarakat, Rachmat menjelaskan rata-rata kenaikan transaksi tumbuh secara positif hingga 20% per bulan sejak awal tahun ini.

"Tahun depan, kami menargetkan pertumbuhan transaksi hingga 3x lipat dari tahun ini dengan mengajak kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa bergabung untuk live PBB dan E-Samsat," tambah Rachmat.

Setelah menjadi marketplace pertama yang bisa menerima pembayaran E-Samsat melalui aplikasi, perusahaan ingin menciptakan dampak yang signifikan dengan kehadiran E-Samsat di lebih dari 5 juta Mitra Bukalapak.

"Selanjutnya, kami ingin pembayaran PBB dan E-Samsat di Bukalapak dapat mencakup seluruh provinsi di Indonesia," ujar Rachmat.

Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Hamdani.

"Kami mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi dengan stakeholder terkait. Dengan proses perpajakan yang makin mudah dan praktis bagi masyarakat, kami berharap makin banyak juga wajib pajak yang berpartisipasi dan membantu mendongkrak pendapatan daerah," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama Kementerian Keuangan mengungkapkan, inisiatif platform e-commerce dalam mempermudah pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk dukungan konkret pelaku industri digital terhadap kesejahteraan masyarakat. Hestu berharap, pengguna dapat memanfaatkan alternatif tersebut karena menawarkan efisiensi yang ditujukan untuk membantu agenda pembangunan negara.