Pemprov Jatim Targetkan Seluruh Tanah Terpetakan di 2025

Warta Ekonomi, Surabaya -

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan seluruh bidang tanah di wilayah setempat sudah harus terpetakan pada 2025 sehingga diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Di Jatim ada sebanyak 8.501 desa dan kelurahan. Kalau sinergitas berjalan baik maka lima tahun lagi sudah rampung," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di sela peluncuran program Reforma Agraria, Trijuang Pemetaan Bidang Tanah dari Jatim untuk Indonesia di Surabaya, Jumat.

Baca Juga: Bank Jatim dan Amartha Salurkan Pendanaan Rp500 Miliar ke UMKM Pedesaan

Program tersebut diluncurkan di Gedung Negara Grahadi oleh Menteri ATR/Ka BPN RI Sofyan A Djalil secara virtual.

Menyokong program tersebut, pihaknya akan memberikan alokasi dalam penyusunan anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jatim tahun 2021 untuk pemetaan bidang tanah.

Menurut dia, urgensinya cukup besar, sebab urusan pertanahan juga menyangkut kesejahteraan masyarakat.

"Kami yakin ini bisa turun dibahas dan masuk dalam anggaran APBD tahun depan, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Jika mengandalkan APBN saya hawatir 2025 belum tuntas," ucapnya.

Sementara itu, terkait program Trijuang dalam rangka pemetaan bidang tanah disebutnya sangat penting dalam mendukung segala program pemerintah, khususnya Jatim melalui Nawa Bhakti Satya.

"Pola Trijuang merupakan sinergitas bidang pertanahan yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan yang dilakukan di seluruh Indonesia, ddan dimulai dari Jatim," katanya.

Ketiga unsur tersebut, kata dia, harus bekerja sama demi terwujudnya pemetaan bidang tanah yang nantinya akan berkorelasi dengan percepatan pelayanan, dalam menunjang kemudahan berusaha atau "Ease Of Doing Business" (EODB).

"Tentu sekaligus mewujudkan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertanahan untuk kesejahteraan rakyat di Jatim," kata Gubernur Khofifah.

Dengan adanya sinergitas antara ketiga elemen tersebut, lanjut dia, maka diharapkan akan terjadi integrasi data pertanahan yang memudahkan pengurusan aset sehingga tercipta kepastian hukum kepemilikan dan kemudahan pelayanan pengurusan.