Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

AHY: Dengarkan Rakyat, Jangan Sampai Demokrasi Kita Pincang!

AHY: Dengarkan Rakyat, Jangan Sampai Demokrasi Kita Pincang! Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menilai bahwa kualitas demokrasi Indonesia mulai menurun di sejumlah negara. Hal ini disampaikan AHY dalam pidato resminya kepada seluruh kader Partai Demokrat dalam rangka memperingati hari jadi Partai Demokrat ke-19, yang disiarkan lewat stasiun televisi swasta pada Jumat (25/9/2020) pukul 19.00 WIB.

AHY mengajak para kader Partai Demokrat untuk mencegah penyimpangan dan kemunduran kualitas demokrasi, yang terjadi di sejumlah negara. Penurunan itu bisa dilihat dari kebebasan sipil yang semakin rapuh, eksploitasi politik identitas, menjadikan masyarakat terbelah, independen dan netralitas sebagian media juga semakin dipertanyakan.

Baca Juga: Gembar-Gemborkan Isu PKI, Gatot Nurmantyo Ditantang: Kalau Berani Ayo Bertarung

"Ruang politik digital, terasa lebih sesak akibat provokasi, hoaks, kebohongan, dan ujaran kebencian, yang melebihi batas. Dengan jujur, kita harus mengakui, bahwa beberapa fenomena tersebut, juga terjadi di Indonesia," ujar AHY.

Putra sulung Presiden RI ke-6 ini menuturkan, setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, dan aspirasinya dikerahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hak tersebut, harus digunakan secara bertanggung jawab. Di sisi lain, negara juga wajib mendengarkan suara rakyatnya, termasuk kritik, dan pendapat yang berbeda.

Jangan karena kita tidak tahan menghadapi kritik, lalu lintas kebebasan sipil, dan kualitas demokrasi kita korbankan. Kritik dari masyarakat, adalah ekspresi kepedulian rakyat, terhadap pemimpinnya, dan kecintaan rakyat, negaranya. Rakyat ingin negara, pemerintah, dan para pemimpinnya, sukses, terang AHY.

Baca Juga: FH Demokrat: Lebih Baik Mana, Buzzer Cinta Indonesia atau Orang Sok Suci yang Menebar Kebencian?

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif rakyat The Yudhoyono Institute mengajak pemerintah untuk mendengarkan suara. Jika pemerintah pusat dan daerah mau mendengar rakyatnya, maka rakyat juga akan menghormati dan mencintai pemimpinnya.

“Saya ingin mengingatkan, demokrasi yang kita pilih dan rebut, melalui gerakan reformasi tahun 1998, dan juga, gerakan-gerakan rakyat lainnya, sepanjang sejarah Indonesia, tidak diperoleh dengan mudah,” ujarnya.

yang membutuhkan perjuangan yang membutuhkan pengorbanan, keringat, darah, air mata dan bahkan nyawa dari para aktivis, mahasiswa, dan para pejuang demokrasi lainnya, AHY menunjukkan bahwa perangkat dan instrumen demokrasi ini harus dipastikan tetap berjalan , sesuai tatanan.

“Ini penting, agar demokrasi kita tidak berjalan pincang. Jangan justru, mundur lagi ke belakang. Terlalu mahal, harga yang harus kita bayar, jika kita harus kembali lagi, ke zaman sebelum reformasi,” tegas AHY.

Kemudian, sambung lulusan Harvard University ini, tatanan demokrasi yang baik juga membutuhkan supremasi hukum. Hukum adalah panglima dalam kehidupan bernegara. Karena itu, demokrasi harus dijalankan di atas koridor hukum yang independen, netral, dan imparsial. Bukan penegakan hukum yang mudah diintervensi, dipolitisasi, atau bahkan dimanipulasi.

“Karena itu, mari bersama-sama kita memanipulasi, agar pedang keadilan, tidak tumpul ke atas, dan tajam ke bawah. Tidak Ada Keadilan, Tidak Ada Kedamaian . Artinya, absennya keadilan, akan menimbulkan konflik, dan perpecahan. Jalan demokrasi dan tegaknya keadilan, adalah pilihan kita,” kata penerima penghargaan Bintang Penghargaan Adi Makayasa ini.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Lestari Ningsih

Bagikan Artikel: