Portal Berita Ekonomi Minggu, 29 November 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Pasar Digital Indonesia Luar Biasa Besar, Pakar Sarankan Pemerintah Buat Aturan Main

Pasar Digital Indonesia Luar Biasa Besar, Pakar Sarankan Pemerintah Buat Aturan Main
WE Online, Jakarta -

Dalam beberapa indikator data digital, Indonesia juara di bidang digital. Ironisnya, Indonesia belum berdaulat di bidang ini, karena belum ada regulasi yang mengaturnya. 

Pakar Kebijakan dan Legislasi Teknologi Informasi Danrivanto Budhijanto merinci berbagai data, salah satunya permintaan video on demand (VOD) berbagai negara.

"Indonesia juaranya VOD selama pandemi, karena kita memiliki akses Internet, memiliki evolusi manusia yang tidak bisa dikejar manusia lain, melebihi China, India, Amerika Serikat. Kita homoinformatikus, bangun tidur langsung cek status FB, IG, dll," ujarnya, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: Ekonomi Kian Digital, Fintech Perlu Dukungan Regulasi

Indonesia bahkan mampu mengungguli  China, India dan Amerika Serikat yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak. 

Tak hanya itu, European Center for Digital Competitiveness yang mempublikasikan The Digital Riser Report 2020 menyebutkan Indonesia di urutan ketiga di negara G-20.  "Kita kalah sama Prancis, karena mereka dari kecil sudah diajarkan coding," kata Danrivanto.

Namun, sayangnya Indonesia belum berdaulat, karena belum meregulasi soal digital.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sudah sangat mengatur bidang digital. 

"Contohnya TikTok, mereka diperbolehkan di Amerika Serikat, asal saham pengendali  dimiliki oleh intitusi bisnis dengan yurisdiksi Amerika Serikat," tuturnya. 

Baca Juga: KPI Minta Regulasi Penyiaran OTT Harus Segera Ada

Namun, hal tersebut belum terjadi di Indonesia. Padahal, lanjutnya, Presiden RI Joko Widodo pada sidang tahunan MPR mengatakan ingin semua platform teknologi digital mendukung transformasi kemajuan bangsa. 

Besarnya market yang dimiliki Indonesia tersebut, kata Danrivanto, seharusnya menjadi daya tawar pemerintah Indonesia untuk mengatur media berbasis Internet.

Dia mendorong Indonesia berdaulat di bidang digital.

"Tidak ada di teritori Indonesia yang boleh melakukan kegiatan yang tidak tunduk kepada konstitusi legislasi dan regulasi. Kalau dia tunduk pada perjanjian, kan tetap perjanjian hukum dan undang-undang bagi pembuatnya," ungkap Danrivanto.

Dia memaparkan UU Penyiaran sangat sulit direvisi kalau dilakukan secara normal, yaitu melalui proses legislasi di DPR RI yang memakan waktu sangat lama. 

Dia menilai langkah uji materi Undang-Undang No. 32/ Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan dua stasiun televisi milik MNC Group, yaitu RCTI dan iNews ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat.

Baca Juga: Sejarah dan Evolusi Digital Marketing

Karena MK bukan lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi lembaga yudikatif yang nantinya akan memberikan artikulasi terhadap undang-undang yang sudah ada, sehingga undang-undang tersebut tidak bertabrakan dengan norma lainnya.  

"Normanya pasal ini apa sih sebenarnya? Kalau sudah pas, maka tidak akan bertentangan dengan undang-undang," kata Danrivanto.

Staf Ahli Komisi III DPR RI Agus Budianto mengatakan kemudahan dan tingginya jumlah pengguna Internet memang perlu mendapat perhatian.

Dia setuju media berbasis Internet juga diatur agar tidak membahayakan generasi bangsa ke depan, karena mengakses situs-situs terlarang. 

"Memang untuk hal seperti ini perlu diatur. Kan rentan sekali, semua masyarakat Indonesia pegang HP [ponsel], dapat dengan mudah mengakses video. Kalau tidak diatur, moral bangsa jadi taruhannya," tutur Agus.

Baca Juga

Tag: Digital, Regulasi, undang-undang

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: KrAsia

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,790.36 3,752.54
British Pound GBP 1.00 18,989.37 18,799.02
China Yuan CNY 1.00 2,159.95 2,138.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,215.73 14,074.28
Dolar Australia AUD 1.00 10,461.36 10,354.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,834.03 1,815.73
Dolar Singapura SGD 1.00 10,619.85 10,510.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,938.04 16,763.87
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,492.81 3,452.96
Yen Jepang JPY 100.00 13,662.40 13,522.56
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.335 23.419 705
2 Agriculture 1288.611 57.286 24
3 Mining 1677.462 40.460 47
4 Basic Industry and Chemicals 892.075 -3.307 80
5 Miscellanous Industry 997.322 -11.719 53
6 Consumer Goods 1888.601 14.282 60
7 Cons., Property & Real Estate 378.502 9.885 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 994.695 7.522 79
9 Finance 1302.222 -4.926 93
10 Trade & Service 697.347 6.891 174
No Code Prev Close Change %
1 KICI 181 234 53 29.28
2 RELI 336 420 84 25.00
3 AIMS 123 153 30 24.39
4 SKLT 1,490 1,850 360 24.16
5 LPKR 166 206 40 24.10
6 AGRO 460 570 110 23.91
7 KONI 374 444 70 18.72
8 ATIC 590 690 100 16.95
9 INPP 650 760 110 16.92
10 PNSE 980 1,140 160 16.33
No Code Prev Close Change %
1 BALI 1,000 930 -70 -7.00
2 DAYA 488 454 -34 -6.97
3 PANR 160 149 -11 -6.88
4 EPAC 160 149 -11 -6.88
5 UANG 234 218 -16 -6.84
6 DYAN 59 55 -4 -6.78
7 ABDA 6,400 5,975 -425 -6.64
8 MTSM 212 198 -14 -6.60
9 BUMI 76 71 -5 -6.58
10 VIVA 61 57 -4 -6.56
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 1,075 1,125 50 4.65
2 BRIS 1,375 1,470 95 6.91
3 PPRO 98 98 0 0.00
4 TLKM 3,470 3,460 -10 -0.29
5 AGRO 460 570 110 23.91
6 KBAG 51 50 -1 -1.96
7 APLN 170 180 10 5.88
8 ASII 5,650 5,550 -100 -1.77
9 ASRI 234 250 16 6.84
10 BBRI 4,290 4,270 -20 -0.47