Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Anies Curhat Habis-habisan, Menteri Luhut Langsung Bereaksi Gini

Anies Curhat Habis-habisan, Menteri Luhut Langsung Bereaksi Gini Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Gubernur DKI Anies Baswedan menyampaikan keluhannya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi percepatan penyelesaian klaim biaya perawatan pasien Covid 19.

Anies mengungkapkan bahwa di wilayahnya kendala pengajuan klaim ddi empat rumah sakit. Kendala itu antara lain belum tersedianya petunjuk teknis untuk klaim pembiayaan kasus Covid dengan penyakit penyerta yang tidak berhubungan, perbedaan persepsi antara DPJP dengan verifikator terkait diagnosis komorbid dan kriteria pulang dan kriteria akhir penjaminan.

“Kendala lainnya adalah pengobatan terapi tambahan seperti intravena, immunoglobulin, plasmaconvelesens, stem sel dan anti interleukin yang masih dalam tahap klinis tidak dapat diklaimkan ke Kemenkes,” katanya, dalam rapat koordinasi percepatan penyelesaian klaim biaya perawatan pasien Covid 19 dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: Gak Pandang Bulu, Luhut Beri Perintah Langsung ke Anies, Ridwan Kamil Hingga Khofifah

Menanggapi pernyataan Gubernur DKI ini, dengan tegas Menko Luhut meminta kepada Dirut BPJS Fahmi Idris agar terapi obat bagi pasien Covid ini dapat diklaimkan.

“Untuk kepentingan kemanusiaan, tolong terapi obat seperti yang disebutkan oleh pak Anies tadi dapat ditanggung juga oleh BPJS apalagi sebagian besar obat-obat itu mampu kita produksi dalam negeri,” tukasnya. Hal ini tambahnya termasuk perawatan bagi bayi yang lahir dari ibu pengidap Covid 19 seperti yang ditanyakan oleh salah satu pesera rakor dari RS Universitas Indonesia.

Baca Juga: Lantang Bersuara! Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Segera Bayar Biaya Perawatan Pasien Covid-19

Menko Luhut juga meminta kepada para gubernur untuk terus memantau ketersediaan obat sesuai standar protokol perawatan pasien Covid 19 yang telah dibuat oleh Kemenkes bersama dengan 5 perhimpunan dokter spesialis.

“Kepada semua gubernur dan perwakilan kepala daerah yang hadir saya minta di minggu kedua Oktober cek suplai obat untuk semua RS Rujukan Covid 19 jangan sampai ada korban karena ngga ada obat begitupun dengan ketersediaan alat medis dan ruang isolasi,” tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Bagikan Artikel: