Utang Pertamina Dkk Bikin Apes Perusahaan Lain, Keuangan BUMN Ini Berdarah-darah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero) Dian M Noer mengatakan, pihaknya memiliki piutang di tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum dibayarkan. Ketiga perseroan pelat merah itu adalah PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan PT KAI (Persero).

Jumlah utang PLN sebesar Rp10 miliar, Pertamina senilai Rp40 miliar, dan utang KAI mencapai Rp8 miliar.

Dian menyebut, piutang Surveyor menjadi salah satu faktor terganggunya cash flow perseroan. Penundaan pembayaran utang karena ketiga BUMN pun mengalami tekanan keuangan akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Covid-19 Hajar Sektor Tambang, Laba Bersih Bukit Asam Jatuh ke Dasar Lubang

Baca Juga: Suntik Jiwasraya Rp20 Triliun, Sri Mulyani 'Bersilat Lidah'

"Masalah piutang yang tertunda pembayarannya dari klien kami karena klien kami menghadapi kondisi yang sulit. Piutang yang ada sekarang dari Pertamina dan PLN yang belum terbayarkan ini mempengaruhi arus kas operationnya," kata Dian, Rabu (30/9/2020).

Dalam kesempatan itu, Dian juga menyebut, laba bersih yang diperoleh Surveyor hingga Agustus 2020 hanya mencapai Rp58 miliar. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yakni Rp92 miliar. Bahkan, perseroan pelat merah ini juga telah merevisi pendapatannya di tahun ini hingga menjadi Rp1,3 triliun

"Ini masalah keuangan, kinerja keuangan perusahaan. kondisi Covid-19 ini untuk kami memberikan dampak yang sama sekali tidak diduga sebelumnya," katanya.

Selain itu, arus kas perseroan juga minus 9% pada tahun 2020. Dia mengatakan, masalah ini juga disebabkan oleh piutang perseroan yang tertunda pembayarannya. Bahkan, sejumlah proyek kerja sama pun ikut dibatalkan.

"Kita dihadapkan kepada realita karena tidak semudah yang diperkirakan semua. Dan makin menjurus, klien kami Pertamina KAI dan PLN mengalami kesulitan, beberapa proyek mengalami penundaan atau pembatalan sehingga mempengaruhi angka-angka keuangan kami. seperti pendapatn di 2020 sudah mengalami revisi lagi, revisi ke bawah menjadi Rp1,3 triliun," kata dia.