PKS Gak Habis Pikir: Jiwasraya Bermasalah, Kok Disuntik Rp20 Triliun?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam, menentang keras rencana pemerintah mengalirkan uang negara untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada anggaran APBN 2021.

"Fakta persidangan mengindikasikan tindakan korup, moral hazard, dan fraud pada Jiwasraya, maka Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) mencederai rasa keadilan rakyat," menurut Ecky dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Baca Juga: Suntik Jiwasraya Rp20 Triliun, Sri Mulyani 'Bersilat Lidah'

Menurut Ecky, nilai Rp20 triliun untuk pemberian PNM bagi Jiwasraya adalah fantastis, hampir setara dengan anggaran Kementerian Pertanian untuk satu tahun pada APBN 2021, yaitu sebesar Rp21 triliun.

"Korupsi, fraud, dan mismanajemen harus diproses secara hukum, kemudian pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab penuh dan menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu," kata Ecky.

Menurut legislator PKS ini, pemberian PNM tersebut yang bersumber dari APBN merupakan pengalihan tanggung jawab para pihak yang terlibat skandal Jiwasraya. "Aset-aset Jiwasraya yang masih bisa diselamatkan harus diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah yang tradisional dari Jiwasraya seperti para pensiunan," ujar Ecky.

Menurut Ecky sejak awal Fraksi PKS meminta agar skandal Jiwasraya ini diurai melalui Pansus melalui audit investigasi terhadap semua aset, investor, dan aliran dana investasinya agar menjadi pembelajaran bagi negara untuk menutup celah korupsi dan kolusi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Setiap rupiah demi rupiah uang rakyat dihimpun untuk negara, kok bisa dengan mudahnya digelontorkan Rp20 triliun untuk BUMN bermasalah, padahal jelas ada tindakan korupsi, manipulasi, fraud, dan mismanajemen pada pengelolaan Jiwasraya," tutup Ecky.