Mahfud MD Klaim Sebagian Warga Inginkan Pilkada Jangan Ditunda, Meski Masih Pandemi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut kontroversi yang muncul setiap kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah hal yang biasa.

"Setiap ada penyelenggaraan pilkada selalu ada kontroversi, misalnya kontroversi persyaratan, dulu kontroversi bisa calon independen atau tidak, sebaiknya parpol dibatasi mendukung calon, dan sebagainya. Selalu terjadi kontroversi," katanya, di Jakarta, Kamis.

Demikian pula pada pilkada tahun ini, kata Mahfud, muncul kontroversi, terutama yang paling hangat adalah mengenai pilkada di tengah situasi pandemi COVID-19.

Baca Juga: Bawaslu Temukan Banyak Kampanye Pilkada Langgar Protokol Pencegahan Covid-19

Sebagian masyarakat, kata dia, menginginkan penyelenggaraan pilkada yang sudah dijadwalkan pada 9 Desember 2020 ditunda, sementara sebagian lainnya meminta pilkada tetap sesuai jadwal.

"Pada akhirnya keputusan harus diambil. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu biasa. Tidak pernah dalam satu momen pilkada tidak terjadi kontroversi. Jangankan di tingkat nasional, daerah pun muncul kontroversi," katanya.

Mahfud menyampaikan setidaknya ada dua pertimbangan pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020, yakni tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhirnya COVID-19 jika pilkada kembali ditunda.

Sebenarnya, kata dia, pilkada yang dijadwalkan pada 9 Desember 2020 juga telah mengalami penundaan karena sebelumnya telah dijadwalkan pada 23 September 2020.