2 Pekan Luhut Tangani Covid di Wilayah Anies, Eh Senior PKS Tanya: Jadi Reshufle?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sudah dua pekan mengembang tugas dalam menangani pandemi Covid-19 di 10 provinsi di Tanah Air.

Namun, dari pemaparan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito angka pasien Covid-19 justru mengalami peningkatan. Baca Juga: Luhut Bakal Jemput Vaksin Corona China, Wapres: Kalau Halal Bagus

Terait itu, Politisi Senior PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan pemerintah dan satgas soal target yang kembali meleset. Baca Juga: Luhut Soroti Program Tol Laut

Sambung Wakil Ketua MPR RI ini, ia meliaht tugas Luhut dalam menangani pandemi di 10 provinsi tidak menunjukkan tanda-tanda baik.

“Evaluasi Prof Wiku A(Jubir Satgas Penanganan Covid-19); 2 Pekan Luhut Diperintah Presiden @jokowi Unt Turunkn Kasus Covid-19. Ternyata Malah Bertambah, Kematian Naik di 5 Provinsi. Kembali targetnya tak terpenuhi,” cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Sabtu (3/10/2020).

Lanjutnya, ia juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan evaluasi kembali. Termasuk, soal pergantian menteri yang dianggap tidak berkompeten.

“Bagaimana evaluasi @jokowi? Jadi reshufle?” Ungkapnya.

Sementara itu, diketahui, 10 provinsi yang jadi fokus yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan Sumatera Utara, Papua, Bali.

Wiku mengatakan, dalam periode 13-27 September, terjadi kenaikan jumlah kasus aktif di 10 provinsi prioritas yang berakibat kenaikan secara nasional. 

“Jumlah kasus aktif secara nasional di Indonesia terus mengalami peningkatan, seiring dengan terjadinya peningkatan di provinsi prioritas,” kata Wiku.

Wiku memaparkan, total kasus aktif di 10 provinsi prioritas tersebut pada 13 September masih berjumlah 39.271 pasien.

Namun sepekan setelah Luhut dan Doni ditugaskan, kasus aktif di 10 provinsi bertambah menjadi 40.693.

Sepekan setelahnya atau pada 27 September, kasus aktif di 10 provinsi itu kembali bertambah menjadi 41.798.