Jebret!, Kadis Dikepret MPR Gegara Minta Siswa Baca Buku Tokoh Hizbut Tharir Felix Siauw

Warta Ekonomi -

VIVA – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengkritik keluarnya instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung Muhammad Soleh kepada para siswa SMA/SMK di Bangka Belitung untuk membaca buku tokoh Hizbut Tharir, Felix Siauw, berjudul "Muhammad Al-Fatih 1453". Baca Juga: BPJS Kena Semprit Luhut, Terawan Langsung Tebar Janji Segera Bayar Klaim

"Seperti kita tahu, penulis buku itu adalah tokoh organisasi yang dibubarkan oleh Pemerintah karena asas organisasinya berlawanan dengan Pancasila," kata Ahmad Basarah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Hairos Waterpark Viral, GM-nya Ternyata Ketua Relawan Bobby Nasution

Oleh Karena itu, dia menganggap wajar saja jika kontroversi muncul karena banyak orang dengan gampang menduga buku itu merupakan bagian dari propaganda terselubung pengusung ideologi transnasional. Baca Juga: PSBB Diperpanjang, Ini yang Disiapkan Pemprov DKI

Basarah menilai instruksi itu kontroversial karena penulis buku tersebut merupakan tokoh organisasi berideologi khilafah yang telah dibubarkan oleh Pemerintah sehingga instruksinya dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Kepala dinas tersebut menginstruksikan para siswa membaca buku Felix Siauw tentang sejarah ketujuh Turki Utsmani, kemudian merangkumnya, lalu mengumpulkan tugas tersebut ke sekolah masing-masing.

Setelah itu, semua sekolah harus melaporkan hasil rangkuman siswa ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan. Instruksi tersebut saat ini telah dicabut.

Menurut Basarah, masih banyak tokoh pada masa lalu yang juga bisa diteladani para siswa, misalnya pahlawan nasional.

"Apa kurangnya ketokohan Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, K.H. Hasyim Asy'ari, Bung Karno, Bung Tomo, atau ketokohan Jenderal Soedirman? Kisah-kisah keteledanan mereka lebih punya alasan untuk siswa dan siswi diwajibkan membacanya," kata Basarah.

Basarah pun mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk patuh pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang memuat kewajiban taat dan patuh pada ideologi Pancasila.