Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Oktober 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:13 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,11% pada level 24.569.
  • 16:13 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 0,50% pada level 2.358.
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup melemah 0,44% pada level 23.567.
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,47% pada level 3.328.
  • 16:11 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,54% pada level 2.529.
  • 16:11 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka menguat 0,26% pada level 5.900.
  • 16:10 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,06% terhadap Yuan pada level 6,6791 CNY/USD.
  • 16:10 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,34% terhadap Dollar AS pada level 14.658 IDR/USD.

Bima Arya Kasih Kritik ke UU Omnibus Law, Katanya...

Bima Arya Kasih Kritik ke UU Omnibus Law, Katanya...

Wali Kota Bogor yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya menyampaikan sejumlah catatan terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai berdampak kepada kewenangan daerah.

"Semangat yang bisa ditangkap sebetulnya adalah penyederhanaan sistem perizinan untuk kemudahan investasi yang targetnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya lihat memang ada hal-hal yang jauh lebih sederhana dan lebih ringkas," ujar Bima.

Baca Juga: Ridwan Kamil, Sultan HB X, Anies, Dll Pilih Temui Demonstran UU Omnibus Law

Namun demikian, lanjut Bima, jelas bahwa kewenangan pemerintah daerah banyak terpangkas. Menurutnya, undang-undang ini lebih banyak memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat.

"Karena itu, harus ada hal-hal yang dipastikan untuk diatur lebih rinci, lebih jelas, dalam aturan turunannya seperti peraturan pemerintah, utamanya terkait dengan keseimbangan antara investasi dan lingkungan hidup serta sinkronisasi antara iklim investasi dan juga rencana pembangunan di masing-masing daerah," ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, sebaiknya ada ruang untuk memberikan masukan terhadap rumusan peraturan pemerintah dari semua pihak yang ketika proses Omnibus Law tidak maksimal dilakukan.

"Menurut catatan kami belum pernah ada sesi pembahasan antara Apeksi dengan DPR RI. Apeksi punya beberapa catatan dan rekomendasi penyesuaian terhadap draf UU, terutama soal perizinan dan tata ruang," ujarnya.

Bima meminta dalam merumuskan peraturan pemerintah nanti harus lebih jelas mengatur dan memastikan bahwa lingkungan hidup tetap terjaga. Ada sinkronisasi antara rencana desain pembangunan di daerah dan juga keinginan dari pusat untuk menyelaraskan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

"Dari draf yang saya pelajari terkait kewenangan pemerintah daerah, ada beberapa nomenklatur yang berubah. Misalnya, kata perizinan hilang dari konsep omnibus di mana izin disebutkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga akan memiliki implikasi bagi daerah terkait pengendalian, pendapatan daerah atau retribusi," katanya.

Aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law di kawasan Istana Bogor

Foto: Aksi unjuk rasa di kawasan Istana Bogor

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Omnibus Law, Bima Arya Sugiarto

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Arif Firmansyah

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,946.95 3,907.47
British Pound GBP 1.00 19,159.07 18,965.50
China Yuan CNY 1.00 2,213.75 2,191.49
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,802.65 14,655.36
Dolar Australia AUD 1.00 10,428.47 10,323.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,910.02 1,890.99
Dolar Singapura SGD 1.00 10,903.54 10,794.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,422.72 17,243.50
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,572.07 3,533.11
Yen Jepang JPY 100.00 14,025.63 13,884.76
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5099.840 -26.490 707
2 Agriculture 1162.419 -3.964 24
3 Mining 1433.873 -8.455 47
4 Basic Industry and Chemicals 754.991 2.058 80
5 Miscellanous Industry 919.403 21.509 53
6 Consumer Goods 1826.188 -23.821 60
7 Cons., Property & Real Estate 315.165 -6.133 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 819.003 -8.204 79
9 Finance 1131.784 -5.721 94
10 Trade & Service 635.783 -0.682 175
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 220 270 50 22.73
2 HITS 440 500 60 13.64
3 SIPD 1,200 1,350 150 12.50
4 BNLI 2,310 2,590 280 12.12
5 HRUM 1,730 1,905 175 10.12
6 KPAS 66 71 5 7.58
7 KIOS 160 172 12 7.50
8 BRIS 1,400 1,500 100 7.14
9 BOSS 113 121 8 7.08
10 MBTO 80 85 5 6.25
No Code Prev Close Change %
1 PPGL 338 306 -32 -9.47
2 CTBN 3,150 2,930 -220 -6.98
3 MTPS 344 320 -24 -6.98
4 JSKY 202 188 -14 -6.93
5 OPMS 188 175 -13 -6.91
6 NFCX 1,880 1,750 -130 -6.91
7 NZIA 232 216 -16 -6.90
8 BBHI 174 162 -12 -6.90
9 POLL 5,250 4,890 -360 -6.86
10 BBYB 380 354 -26 -6.84
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 1,400 1,500 100 7.14
2 ANTM 1,055 1,035 -20 -1.90
3 HMSP 1,500 1,415 -85 -5.67
4 TLKM 2,710 2,670 -40 -1.48
5 BBRI 3,280 3,250 -30 -0.91
6 AGRO 426 424 -2 -0.47
7 GGRM 43,075 40,550 -2,525 -5.86
8 BNLI 2,310 2,590 280 12.12
9 TOWR 1,005 1,005 0 0.00
10 IRRA 875 880 5 0.57