PDIP Soal Wong Cilik: Buruh Itu Branding Kami

Warta Ekonomi -

Politikus PDIP Aria Bima mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law mesti dilihat secara parsial dan tak cuma sebagian. Menurut dia, di era sekarang sikap pro wong cilik mesti dilakukan dengan cara yang smart. Ia membantah PDIP tidak pro dengan wong cilik karena mendukung pengesahan UU Cipta Kerja.

"Buruh itu branding kami, keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana memperjuangkan dalam era membangun industrialisasi, memperjuangkan wong cilik di era diskusi saat ini tentunya spirit, cara perjuangannya harus lebih smart," kata Aria di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2020.

Baca Juga: PKS: Pak Jokowi, Omnibus Law Cipta Kerja Membuat Keresahan

Dia mengklaim saat PDIP berada di pemerintahan maka sudah berupaya membangun interkoneksitas laut, udara, hingga telekomunikasi. Hal ini yang tak dilakukan saat pemerintahan sebelum Jokowi, yaitu ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan partainya, Demokrat.

"Nah, yang semacam-semacam ini, mungkin Demokrat dan PKS kaget-kaget. Jadi, saya tidak kaget (Demokrat dan PKS) menolak (UU Ciptaker), drama dan cara politik Demokrat dan PKS sudah basi." ujarnya.

Bagi dia, jika memang menolak maka Demokrat dan PKS mesti melakukannya secara prinsip. Ia bilang tak bisa menolak tapi tetap mengirim perwakilan di Badan Legislasi atau Baleg untuk ikut membahas UU Cipta Kerja.

Ia menyinggung pada 22 Mei 2020, PKS mengirim perwakilannya ke Panitia Kerja atau Panja. Dalam rapat panja, PKS sering menyampaikan masukan untuk UU Cipta Kerja. Begitupun dengan Demokrat.

Baca Juga: Dewi PDIP Sebut SBY Dalang Aksi Anarkis: Pak Jokowi, Bongkar Kasus Hambalang!

"Tapi, kalau kemudian dikontrakkan, Omnibus Law anti wong cilik mendukung pengusaha, saya kira butuh ya jangan prematur yang menolak. Hindari sikap-sikap provokasi. Dan, tolong Pak Pipin (Pipin Sopian) tahu mana yang hoax dan yang tidak. Demokrat juga tahu mana yang hoax dan tidak," tutur Aria.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja disahkan dalam paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Dalam pengesahan itu, tujuh fraksi di parlemen setuju dengan UU Cipta Kerja. Hanya dua fraksi yang menolak UU tersebut yaitu PKS dan Demokrat. Bahkan Fraksi Demokrat sempat walkout dalam paripurna pengesahan UU itu.