Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Oktober 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:08 WIB. Valas - Rupiah ditutup tertahan terhadap Dollar AS pada level 14.660 IDR/USD.
  • 16:07 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,24% terhadap Yen pada level 104,61 JPY/USD.
  • 16:06 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.910 USD/troy ounce.
  • 15:02 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,40% pada penutupan sesi II.

UU Cipta Kerja Bikin Investasi Migas Makin Suram

UU Cipta Kerja Bikin Investasi Migas Makin Suram
WE Online, Jakarta -

Presiden Jokowi telah memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang Undang-Undang (UU) Cipta kerja. Jokowi menjelaskan, tujuan UU Cipta Kerja antara lain menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya serta memberikan kemudahan berusaha dan kepastian bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi angkat bicara mengenai hal ini. Dia justru melihat, UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian investasi Minyak dan Gas (Migas). Bahkan, UU Cipta Kerja memuat mekanisme izin yang berbeda dengan UU Nomor 22/2001 tentang Migas, yang masih berlaku terkait izin usaha investasi Migas di Indonesia.

Fahmy menerangkan, pada klaster Migas UU Cipta Kerja pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Padahal, UU Migas Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa kegiatan usaha hulu Migas dilaksanakan melalui Kontrak Kerja Sama.

"Perubahan rezim perizinan, dari kontrak kerja sama menjadi izin usaha, akan menimbulkan ketidakpastian bagi investor Migas. Dengan perubahan tersebut, apakah masih menggunakan izin kontrak kerja sama seperti diatur dalam UU Migas 22/2001 atau menggunakan izin usaha seperti diatur dalam UU Cipta Kerja?" ucap Fahmy, dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (10/10).

Selain tidak menjelaskan mekanisme izin usaha Migas, lanjutnya, UU Cipta Kerja juga tidak mengatur kelembagaan yang berwenang memberikan izin. Sesuai UU Migas 22/2001, izin kontrak kerja sama investasi Migas selama ini diberikan oleh SKK Migas atas nama Pemerintah sebagai pemegang kuasa, dengan menggunakan contract regime terdiri: cost recovery atau gross split.

"BUMN Khusus memang diatur dalam UU Cipta Karya, tetapi tidak menyebutkan bahwa apakah BUMN Khusus itu menggantikan peran SKK Migas? Tidak diaturnya kelembagaan yang memberikan izin akan semakin menimbulkan ketidakpastian investasi Migas di Indonesia," urainya.

Dengan kondisi ini, ia justru ragu UU Cipta Kerja bisa menarik investor Migas di Indonesia. Alhasil, harapan untuk menaikkan lifting migas dan membuka lapangan pekerjaan baru di hulu migas melalui UU Cipta Kerja sulit terwujud.

Partner Sindikasi Konten: Rakyat Merdeka

Baca Juga

Tag: Migas, UU Cipta Kerja, Omnibus Law

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Reuters/Jorge Silva

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,949.47 3,909.96
British Pound GBP 1.00 19,360.36 19,166.25
China Yuan CNY 1.00 2,215.33 2,193.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,811.69 14,664.31
Dolar Australia AUD 1.00 10,554.81 10,442.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.19 1,892.14
Dolar Singapura SGD 1.00 10,912.61 10,800.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,485.20 17,305.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,574.25 3,534.42
Yen Jepang JPY 100.00 14,145.44 14,000.68
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5091.816 -4.630 707
2 Agriculture 1152.242 -11.747 24
3 Mining 1430.320 -14.629 47
4 Basic Industry and Chemicals 767.212 7.323 80
5 Miscellanous Industry 929.030 -1.828 53
6 Consumer Goods 1810.335 -12.359 60
7 Cons., Property & Real Estate 312.318 -0.726 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 822.473 1.623 79
9 Finance 1125.263 1.313 94
10 Trade & Service 637.048 -2.667 175
No Code Prev Close Change %
1 JAWA 61 82 21 34.43
2 ITIC 715 890 175 24.48
3 ASRI 123 151 28 22.76
4 NZIA 202 244 42 20.79
5 ATIC 550 625 75 13.64
6 PGLI 155 175 20 12.90
7 ROCK 1,065 1,195 130 12.21
8 MIDI 1,250 1,400 150 12.00
9 DPNS 216 240 24 11.11
10 APLN 103 114 11 10.68
No Code Prev Close Change %
1 KOTA 320 298 -22 -6.88
2 MTPS 320 298 -22 -6.88
3 JSKY 175 163 -12 -6.86
4 PURE 234 218 -16 -6.84
5 GSMF 88 82 -6 -6.82
6 AGRS 176 164 -12 -6.82
7 BRIS 1,395 1,300 -95 -6.81
8 SIPD 1,260 1,175 -85 -6.75
9 MPRO 890 830 -60 -6.74
10 DFAM 330 308 -22 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 ASRI 123 151 28 22.76
2 ANTM 1,100 1,085 -15 -1.36
3 SAME 150 164 14 9.33
4 WSKT 770 765 -5 -0.65
5 BBRI 3,240 3,300 60 1.85
6 APLN 103 114 11 10.68
7 BRPT 885 945 60 6.78
8 TOWR 1,000 1,000 0 0.00
9 TLKM 2,680 2,700 20 0.75
10 BBKP 244 254 10 4.10