Portal Berita Ekonomi Jum'at, 23 Oktober 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:20 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 40,47 USD/barel.
  • 16:19 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,37 USD/barel.
  • 16:19 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,17% terhadap Euro pada level 1,1838 USD/EUR.
  • 16:18 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,04% terhadap Poundsterling pada level 1,3088 USD/GBP.
  • 16:18 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,54% pada level 24.918.
  • 16:17 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka menguat 0,24% pada level 2.360.
  • 16:17 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,18% pada level 23.516.
  • 16:16 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 1,04% pada level 3.277.
  • 16:16 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,29% pada level 2.535.
  • 16:15 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka menguat 1,07% pada level 5.847.
  • 16:13 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,19% terhadap Yuan pada level 6,6721 CNY/USD.
  • 16:08 WIB. Valas - Rupiah ditutup tertahan terhadap Dollar AS pada level 14.660 IDR/USD.
  • 16:07 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,24% terhadap Yen pada level 104,61 JPY/USD.
  • 16:06 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.910 USD/troy ounce.
  • 15:02 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,40% pada penutupan sesi II.

Mau Masyarakat Melek Hukum? Layanan Berbasis Digital Solusinya

Mau Masyarakat Melek Hukum? Layanan Berbasis Digital Solusinya
WE Online, Jakarta -

Perkembangan teknologi memegang peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam mengembangkan usaha atau bisnis yang sudah ada, meskipun di tengah situasi pandemi. Hal tersebut terlihat dari laporan Berita Negara yang menunjukan ada hampir 30 ribu pendaftaran badan usaha baru, terhitung dari awal tahun 2020.

Oleh karena itu, penyedia layanan hukum digital juga harus mampu memberikan layanan yang terpercaya, termudah, dan terjangkau bagi publik. Masyarakat yang melek hukum dapat berdampak positif pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian.

“Saat ini pemerintah sudah membuat metode pendaftaran satu pintu untuk perizinan usaha dengan Online Single Submission (OSS) melalui Lembaga OSS,” ujar CEO Kontrak Hukum Rieke Caroline dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/10/2020).

Baca Juga: PN Kabulkan Keberatan Grab Jadi Momentum Perbaikan Relevansi Hukum Bisnis Digital

Namun informasi dan edukasi yang kurang merata menyebabkan menumpuknya antrian pendaftaran OSS di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Padahal, dengan adanya sistem online tersebut, pendaftaran perizinan usaha seharusnya lebih cepat dan efisien. Dengan kata lain, antusiasme tersebut masih menemui berbagai kendala, misalnya durasi yang lama untuk pengurusan izin usaha.

Riset World Bank pada tahun 2018, mencatat waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin usaha di Indonesia rata-rata mencapai 20 hari, sementara di negara lain seperti China hanya 9 hari, Malaysia selama 13 hari, Thailand butuh 5 hari, dan Singapura hanya 1,5 hari.

Idealnya, tambah Rieke, layanan hukum harus tersedia dengan mudah dan terjangkau untuk semua orang. Di sinilah seharusnya para penyedia layanan hukum berperan untuk mewujudkan hal tersebut. Terutama layanan hukum berbasis digital yang perlu diprioritaskan dan digencarkan karena penyelesaian masalah hukum dapat teratasi dengan lebih efisien.

Kondisi tersebut dapat segera terjadi sebab Indonesia sudah memasuki era digital yang memudahkan akses berbagai informasi. Masyarakat juga semakin mudah untuk membuat usaha karena adanya E-commerce. Perlu diketahui, jumlah pelanggan E-commerce mengalami peningkatan hingga 38,3 persen selama masa pandemi yang dimulai sejak Januari hingga Juli 2020. Angka ini menunjukan semangat masyarakat untuk membangun bisnis di Indonesia.

“Seharusnya informasi dan edukasi hukum dapat diakses oleh semua orang dengan mudah sebagai bekal dalam pembuatan usaha dan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada saat ini, serta menyadarkan bahwa legalitas merupakan aspek dasar yang harus dipenuhi dalam membuat usaha baru,” tegas Rieke.

Selain itu, penyedia layanan hukum juga diharapkan tidak hanya “menyediakan” saja, melainkan harus mengedukasi publik tentang layanan hukum yang tepat dan sesuai melalui berbagai aktivitas, misalnya dari keterangan informasi produk yang mudah dimengerti sampai dengan mengadakan webinar tentang informasi hukum agar kesadaran hukum masyarakat meningkat. 

"Jadi tidak ada lagi pelaku usaha yang minim akses informasi hukumnya, abai terhadap pajak, tidak mengantongi izin usaha, dan tidak memiliki hak merek sehingga dapat menyebabkan kerugian besar bagi bisnisnya. Tidak ada lagi harga layanan hukum yang dipatok cukup mahal oleh firma hukum konvensional sehingga membuat pelaku usaha dan masyarakat skeptis dan enggan untuk berurusan dengan hukum," tutup CEO Kontrak Hukum ini.

Sekadar informasi, Kontrak Hukum adalah platform online hukum pintar pertama di Indonesia yang menyediakan layanan hukum terpercaya, terjangkau, dan cepat untuk UMKM dan korporasi nasional melalui teknologi digital.

Baca Juga

Tag: Kontrak Hukum, Hukum, Digital

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Rawpixel/Ake

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,949.47 3,909.96
British Pound GBP 1.00 19,360.36 19,166.25
China Yuan CNY 1.00 2,215.33 2,193.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,811.69 14,664.31
Dolar Australia AUD 1.00 10,554.81 10,442.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.19 1,892.14
Dolar Singapura SGD 1.00 10,912.61 10,800.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,485.20 17,305.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,574.25 3,534.42
Yen Jepang JPY 100.00 14,145.44 14,000.68
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5091.816 -4.630 707
2 Agriculture 1152.242 -11.747 24
3 Mining 1430.320 -14.629 47
4 Basic Industry and Chemicals 767.212 7.323 80
5 Miscellanous Industry 929.030 -1.828 53
6 Consumer Goods 1810.335 -12.359 60
7 Cons., Property & Real Estate 312.318 -0.726 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 822.473 1.623 79
9 Finance 1125.263 1.313 94
10 Trade & Service 637.048 -2.667 175
No Code Prev Close Change %
1 JAWA 61 82 21 34.43
2 ITIC 715 890 175 24.48
3 ASRI 123 151 28 22.76
4 NZIA 202 244 42 20.79
5 ATIC 550 625 75 13.64
6 PGLI 155 175 20 12.90
7 ROCK 1,065 1,195 130 12.21
8 MIDI 1,250 1,400 150 12.00
9 DPNS 216 240 24 11.11
10 APLN 103 114 11 10.68
No Code Prev Close Change %
1 KOTA 320 298 -22 -6.88
2 MTPS 320 298 -22 -6.88
3 JSKY 175 163 -12 -6.86
4 PURE 234 218 -16 -6.84
5 GSMF 88 82 -6 -6.82
6 AGRS 176 164 -12 -6.82
7 BRIS 1,395 1,300 -95 -6.81
8 SIPD 1,260 1,175 -85 -6.75
9 MPRO 890 830 -60 -6.74
10 DFAM 330 308 -22 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 ASRI 123 151 28 22.76
2 ANTM 1,100 1,085 -15 -1.36
3 SAME 150 164 14 9.33
4 WSKT 770 765 -5 -0.65
5 BBRI 3,240 3,300 60 1.85
6 APLN 103 114 11 10.68
7 BRPT 885 945 60 6.78
8 TOWR 1,000 1,000 0 0.00
9 TLKM 2,680 2,700 20 0.75
10 BBKP 244 254 10 4.10