Portal Berita Ekonomi Kamis, 22 Oktober 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,75% pada level 24.754.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,53% pada level 2.370.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 0,31% pada level 23.639.
  • 16:06 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup melemah 0,09% pada level 3.325.
  • 16:06 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,07% pada level 2.526.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka melemah 1,57% pada level 5.797.
  • 16:04 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,30% terhadap Yuan pada level 6,6569 CNY/USD.
  • 16:04 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,17% terhadap Dollar AS pada level 14.632 IDR/USD.

Serukan Judicial Review UU Cipta Kerja, Maksud Jokowi Dipertanyakan

Serukan Judicial Review UU Cipta Kerja, Maksud Jokowi Dipertanyakan
WE Online, Jakarta -

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempersilakan pihak mana pun yang tidak puas dengan Undang-undang (UU) Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, yang dituntut oleh kelompok buruh, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat bukanlah judicial review, melainkan legislative review atau executive review.

Baca Juga: Pendukung Jokowi Berbalik Jadi Pengkritik, Istana Tak Panik

"Seruan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pihak yang tidak puas terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) bak lempar batu, sembunyi tangan," kata Said dalam keterangannya yang dikonfirmasi, Minggu (11/10/2020).

Said menilai, tidak sepantasnya pemerintah menyerahkan begitu saja persoalan omnibus law UU Cipta Kerja kepada lembaga negara yang lain. Dirinya beranggapan, cara tersebut seolah-olah pemerintah menjadikan MK hanya sebagai keranjang sampah.

"Konstitusionalitas undang-undang dianggap hanya urusan MK, sementara DPR dan pemerintah bisa bebas menyimpangi konstitusi. Padahal, sistem hukum kita tidak mengatur demikian. Dalam membentuk undang-undang DPR dan Presiden harus tetap memperhatikan ketentuan UUD 1945 dan aspirasi rakyat," ujarnya.

Ia berharap Pemerintah dan DPR sensitif terhadap gugatan buruh dan masyarakat yang menginginkan agar Pemerintah dan DPR mencabut UU Cipta Kerja. Bahwa ada problem waktu bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang baru guna membatalkan UU Ciptaker, itu perkara lain.

"Yang penting bagi masyarakat adalah ada keinsafan dan jaminan dari kedua lembaga itu untuk membatalkan omnibus law," ucapnya.

Selain itu, Said menilai proses uji materi di Mahkamah Konstitusi bukan satu-satunya cara untuk mengubah atau membatalkan undang-undang. Ada pula masyarakat yang menuntut agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar UU Ciptaker bisa dibatalkan dalam waktu yang lebih cepat.

"Jika DPR dan Presiden memiliki kepekaan dan pro-aktif terhadap aspirasi rakyat, semestinya tuntutan masyarakat itu mereka selesaikan sendiri. Bukan malah dilempar ke lembaga lain," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mempersilakan jika ada pihak yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja untuk menempuh jalur konstitusi. Jokowi memberi peluang agar penentang UU Ciptaker mengajukan uji materi ke MK.

Dalam pidato klarifikasinya terkait UU Ciptaker pada Jumat (9/10), Presiden tidak menyinggung opsi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut UU Cipta Kerja.

"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Cipta Kerja ini silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10).

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: Joko Widodo (Jokowi), UU Cipta Kerja, Omnibus Law

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Setpres-Lukas

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,927.93 3,888.63
British Pound GBP 1.00 19,112.38 18,919.29
China Yuan CNY 1.00 2,210.74 2,188.52
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,731.29 14,584.71
Dolar Australia AUD 1.00 10,425.33 10,320.14
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,900.81 1,881.87
Dolar Singapura SGD 1.00 10,869.39 10,757.27
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,444.79 17,269.76
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,554.85 3,515.23
Yen Jepang JPY 100.00 13,980.54 13,837.49
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5096.446 -3.394 707
2 Agriculture 1163.989 1.570 24
3 Mining 1444.949 11.076 47
4 Basic Industry and Chemicals 759.889 4.898 80
5 Miscellanous Industry 930.858 11.455 53
6 Consumer Goods 1822.694 -3.494 60
7 Cons., Property & Real Estate 313.044 -2.121 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 820.850 1.847 79
9 Finance 1123.950 -7.834 94
10 Trade & Service 639.715 3.932 175
No Code Prev Close Change %
1 JAYA 96 114 18 18.75
2 LION 238 270 32 13.45
3 PTIS 137 155 18 13.14
4 CNTX 200 226 26 13.00
5 TRIN 234 262 28 11.97
6 SAME 134 150 16 11.94
7 WAPO 70 78 8 11.43
8 INTD 142 156 14 9.86
9 INKP 8,650 9,475 825 9.54
10 PORT 440 480 40 9.09
No Code Prev Close Change %
1 PPGL 306 276 -30 -9.80
2 BRIS 1,500 1,395 -105 -7.00
3 OKAS 115 107 -8 -6.96
4 POLL 4,890 4,550 -340 -6.95
5 BNLI 2,590 2,410 -180 -6.95
6 LCKM 346 322 -24 -6.94
7 JSKY 188 175 -13 -6.91
8 APEX 160 149 -11 -6.88
9 CTBN 2,930 2,730 -200 -6.83
10 PCAR 294 274 -20 -6.80
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 1,500 1,395 -105 -7.00
2 ANTM 1,035 1,100 65 6.28
3 SAME 134 150 16 11.94
4 WSKT 715 770 55 7.69
5 BBRI 3,250 3,240 -10 -0.31
6 TLKM 2,670 2,680 10 0.37
7 AGRO 424 396 -28 -6.60
8 BMRI 5,650 5,525 -125 -2.21
9 PURA 134 125 -9 -6.72
10 BBCA 29,025 28,900 -125 -0.43