Ternyata... Ini Alasan PDIP Sulit Diterima di Sumbar

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasil survei yang dilakukan Lembaga Riset dan Konsultan Spektrum Politika mengungkap, PDIP sulit mendapat tempat di hati pemilih Sumatera Barat karena lemahnya komunikasi politik elite partai berlambang banteng tersebut. Hal itu yang membuat PDIP sulit dalam membangun kepercayaan politik masyarakat Sumbar.

"Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah mengeluhkan partainya belum mendapatkan kepercayaan masyarakat Sumatera Barat. Dari survei yang kami lakukan, 62,3 persen warga merasakan tidak ada tokoh PDIP yang mau mendekatkan diri atau mendatangi mereka walaupun hanya sekadar untuk bertegur sapa atau berdiskusi," kata Peneliti Lembaga Riset dan Konsultan Spektrum Politika, Andri Rusta, Minggu (11/10/2020).

Baca Juga: Kader PDIP Siap Pimpin Kota Depok

Andri menjelaskan, survei bertema persepsi masyarakat Sumatera Barat terhadap PDIP dan eksistensi usai Pemilu 2019 dilakukan pada 10-15 September 2020 mengumpulkan data di 19 kabupaten/kota. Riset ini mewawancarai sebanyak 1.220 orang responden yang menjadi sampel, diambil secara bertingkat di seluruh kabupaten/kota yang ada.

Sampel diacak secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan karakteristik penduduk yang ada di kabupaten/kota dengan margin of error 2,9 persen. Untuk menjaga kualitas survei ini, quality control juga dilakukan dengan cara menelepon ulang responden untuk mengonfirmasi jawaban mereka sebelumnya terhadap 60 persen dari total sampel yang diwawancarai oleh enumerator sebelumnya.

Menurutnya, pencapaian PDIP di Sumbar pada pemilu 2019 tidak buruk amat karena dapat memenangkan posisi sebagai Ketua DPRD di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yang artinya, partai ini mendapat suara terbanyak di dua daerah itu.

"Memang untuk kursi DPR RI yang pada pemilu 2014 ada dua kader PDIP yang terpilih ke Senayan, tetapi pada 2019 nihil," ujarnya.

Ia menilai masalah komunikasi politik antara elite dan massa menjadi penting dalam membangun kepercayaan politik masyarakat. "Buktinya, ini jadi alasan terbanyak mengapa masyarakat Sumatera Barat tidak mempercayai PDIP sebagai partai politik yang bisa mewakili kepentingannya di lembaga perwakilan politik," katanya.

Kemudian masalah lain di PDIP adalah tidak adanya tokoh lokal atau daerah setempat yang dikenal oleh masyarakat sehingga berdampak pada kepercayaan politik mereka.

Ini terbukti sebanyak 62 persen masyarakat Sumatera Barat mengatakan mereka tidak pernah tahu dan tidak mengenal tokoh-tokoh PDIP di daerah mereka sehingga ini menjadi persoalan penting ke depan bagi PDIP dalam menempatkan kader untuk mewakili kepentingan politik masyarakat di daerah agar mendapatkan dukungan publik.

Kemudian, aktivitas politik PDIP dinilai tidak sesuai dengan keyakinan politik masyarakat karena terkait dengan manifesto partai banteng moncong putih ini di tengah masyarakat Sumatera Barat.

Berikutnya, masyarakat Sumatera Barat juga memberi penilaian terkait dengan sikap arogansi dan sikap over acting yang sering ditunjukkan elite PDIP di tingkat pusat dalam berpolitik. Hal ini juga memengaruhi persepsi mereka terhadap partai ini. Dari hasil survei ini, ternyata ada sebanyak 58,1 persen masyarakat Sumatera Barat yang menilai sikap arogansi dan over acting elite memengaruhi cara pandang mereka terhadap PDIP.

Tak hanya itu, sebanyak 55,9 persen masyarakat Sumatera Barat menyatakan bahwa pengaruh PDIP terlalu dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan Jokowi yang menyebabkan sebagian mereka tidak begitu simpati. Selanjutnya, gagasan, sikap, dan perilaku politik elite PDIP di tingkat pusat yang ada dalam pemberitaan di media cetak dan media online tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Sumatera Barat.

Terakhir, karena PDIP dikenal mengusung jargon nasionalisme dalam keberagaman atau pluralisme memunculkan persepsi dari masyarakat Sumatera Barat bahwa PDI-Perjuangan mengabaikan Islam sebagai keyakinan masyarakat.

Survei ini menanyakan secara acak kepada masyarakat sebagai pemilih yang terdaftar namanya dalam DPT Pemilu 2019. Pertanyaan dikaitkan dengan mengapa mereka sebagai pemilih tidak memilih PDI-Perjuangan? Apakah ada alasan khusus sehingga PDI-Perjuangan tidak mendapat dukungan maksimal di Sumatera Barat.