Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Oktober 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:31 WIB. USD/EUR - 1,1776 (19/10), 1,1821 (20/10), 1,1861 (21/10), 1,1816 (22/10), 1,1859 (23/10).
  • 09:30 WIB. USD/GBP - 1,2947 (19/10), 1,2944 (20/10), 1,3144 (21/10), 1,3081 (22/10), 1,3040 (23/10).
  • 09:26 WIB. CNY/USD - 6,6803 (19/10), 6,6754 (20/10), 6,6503 (21/10), 6,6821 (22/10), 6,6843 (23/10).
  • 09:24 WIB. JPY/USD - 105,42 (19/10), 105,49 (20/10), 104,56 (21/10), 104,82 (22/10), 104,69 (23/10).
  • 09:22 WIB. IDR/USD - 14.670 (19/10), 14.650 (20/10), 14.610 (21/10), 14.640 (22/10), 14.650 (23/10).

PKS-Demokrat Desak Jokowi Keluarkan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja

PKS-Demokrat Desak Jokowi Keluarkan Perppu Batalkan UU Cipta Kerja
WE Online, Jakarta -

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta agar presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Langkah tersebut menyusul ekskalasi tuntutan yang disampaikan masyarakat baik buruh, mahasiswa, intelektual-akademisi, hingga para profesor perguruan tinggi.

"Saya rasa (keluarkan Perppu) itu langkah bijaksana," kata Mulyanto, Minggu (11/10/2020).

Baca Juga: PKS Prihatin Demo Ricuh Omnibus Law, Katanya...

Mulyanto juga berharap pemerintah mencermati betul perkembangan dinamika politik yang terjadi. Menurutnya, demo buruh dan mahasiswa perlu diserap aspirasinya secara akurat.

"Perlu dikembangkan langkah dan solusi dialogis," ucap anggota badan legislasi (Baleg) DPR tersebut.

"Lalu dirumuskan sikap pemerintah yang tepat agar suasana pandemi Covid-19 ini kembali tenang dan kita segera keluar dari masalah nasional yang menekan kita ini," ujarnya menambahkan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga menyerukan hal serupa beberapa hari sebelumnya. Dirinya meminta Presiden Joko Widodo mendengarkan aspirasi buruh dan masyarakat sipil terkait penolakan yang luas terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). 

"Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan Perppu. Cabut UU Ciptaker. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya," kata Syaikhu Selasa (6/10) lalu.

Hal senada juga disuarakan Fraksi Partai Demokrat. Anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan mengatakan, tugas Presiden merupakan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

"Jadi sudah seharusnya Presiden mengambil keputusan pascapenolakan yang sangat luas dari rakyat terhadap UU Cipta Kerja dibanding lepas tangan dan menghadapkan rakyat dengan Mahkamah Konstitusi (MK)," ujarnya.

Anggota Komisi V DPR tersebut melihat potensi gerakan penolakan UU Cipta Kerja dengan turun ke jalan masih akan terus berlangsung. Ditambah lagi, grafik perkembangan pandemi Covid-19 terus mengalami kenaikan. Oleh karena itu, ia memandang sudah seharusnya presiden dengan alasan kegentingan yang memaksa menetapkan Perppu untuk UU Cipta Kerja yang barusan disahkan.

"Jangan sampai karena alasan mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian negara, tetapi pemerintah justru gagal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," kata Irwan kepada Republika.co.id, Minggu (11/10).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempersilakan pihak mana pun untuk mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) bagi yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap UU Ciptaker ini silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui Mahkamah Konstitusi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers terkait UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (9/10). 

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: UU Cipta Kerja, Joko Widodo (Jokowi), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,949.47 3,909.96
British Pound GBP 1.00 19,360.36 19,166.25
China Yuan CNY 1.00 2,215.33 2,193.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,811.69 14,664.31
Dolar Australia AUD 1.00 10,554.81 10,442.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.19 1,892.14
Dolar Singapura SGD 1.00 10,912.61 10,800.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,485.20 17,305.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,574.25 3,534.42
Yen Jepang JPY 100.00 14,145.44 14,000.68
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5112.188 20.372 706
2 Agriculture 1162.155 9.913 24
3 Mining 1435.499 5.179 47
4 Basic Industry and Chemicals 765.630 -1.582 80
5 Miscellanous Industry 951.694 22.664 53
6 Consumer Goods 1825.836 15.501 60
7 Cons., Property & Real Estate 323.756 11.438 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 812.761 -9.712 79
9 Finance 1127.096 1.833 93
10 Trade & Service 636.513 -0.535 175
No Code Prev Close Change %
1 RONY 376 470 94 25.00
2 BOLT 505 630 125 24.75
3 POLL 4,330 5,400 1,070 24.71
4 JSPT 920 1,135 215 23.37
5 PDES 202 244 42 20.79
6 JAWA 82 99 17 20.73
7 BBTN 1,260 1,430 170 13.49
8 SMSM 1,260 1,400 140 11.11
9 PALM 280 310 30 10.71
10 GEMA 308 338 30 9.74
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 100 93 -7 -7.00
2 AIMS 129 120 -9 -6.98
3 BAJA 101 94 -7 -6.93
4 PBSA 650 605 -45 -6.92
5 TIRA 260 242 -18 -6.92
6 BRIS 1,300 1,210 -90 -6.92
7 DMMX 188 175 -13 -6.91
8 YPAS 290 270 -20 -6.90
9 ESIP 117 109 -8 -6.84
10 OKAS 103 96 -7 -6.80
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 1,300 1,210 -90 -6.92
2 BBTN 1,260 1,430 170 13.49
3 TLKM 2,700 2,630 -70 -2.59
4 ANTM 1,085 1,085 0 0.00
5 ASRI 151 149 -2 -1.32
6 AGRO 370 350 -20 -5.41
7 BRPT 945 925 -20 -2.12
8 BBRI 3,300 3,290 -10 -0.30
9 BEST 179 182 3 1.68
10 PWON 404 416 12 2.97