Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Oktober 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:31 WIB. USD/EUR - 1,1776 (19/10), 1,1821 (20/10), 1,1861 (21/10), 1,1816 (22/10), 1,1859 (23/10).
  • 09:30 WIB. USD/GBP - 1,2947 (19/10), 1,2944 (20/10), 1,3144 (21/10), 1,3081 (22/10), 1,3040 (23/10).
  • 09:26 WIB. CNY/USD - 6,6803 (19/10), 6,6754 (20/10), 6,6503 (21/10), 6,6821 (22/10), 6,6843 (23/10).
  • 09:24 WIB. JPY/USD - 105,42 (19/10), 105,49 (20/10), 104,56 (21/10), 104,82 (22/10), 104,69 (23/10).
  • 09:22 WIB. IDR/USD - 14.670 (19/10), 14.650 (20/10), 14.610 (21/10), 14.640 (22/10), 14.650 (23/10).

Politisi PDIP: Kebutuhan Mendesak Apa? Pemerintahan Jokowi Belum Ada Opsi Perppu

Politisi PDIP: Kebutuhan Mendesak Apa? Pemerintahan Jokowi Belum Ada Opsi Perppu

Presiden Joko Widodo diminta agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu lantaran masifnya penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Elite partai politik barisan pendukung pemerintah pun memberikan tanggapan.

Politikus PDIP, Arteria Dahlan, mengatakan mesti ada tiga syarat dalam kegentingan yang memaksa jika presiden menerbitkan perppu. Untuk syarat pertama, kata dia, keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.

Arteria bilang untuk ketenagakerjaan masih memiliki UU yang masih eksis ditambah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang pengupahan.

"Kebutuhan mendesaknya saat ini apa? Menyelesaikan masalah hukum yang mana? Kalau masalah ketenagakerjaan, masalah ketenagakerjaan kan Undang-Undangnya masih eksis, kemudian ditambah Cipta Kerja. Kita punya PP 78 plus empat atau lima PP yang dilahirkan pasca Cipta Kerja," kata Arteria, Selasa, 13 Oktober 2020.

Baca Juga: Dicap Menteri Terbaik Jokowi, Prabowo: Saya Kok Agak Was-was

Pun, menurutnya begitupun dengan syarat kedua yaitu UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau masih ada UU, tapi tidak memadai. Untuk syarat kedua ini ia nilai juga tak tepat.

"Sekarang Undang-Undangnya eksis, bukan belum ada. Justru tambah gitu lho. Kekosongan hukum, kekosongan hukum yang mana? Justru sekarang berkepastian hukum. Undang-Undang belum memadai, sekarang memadai," jelas Anggota Komisi III DPR itu.

Kemudian, ia menekanan untuk syarat ketiga menyangkut kekosongan hukum yang tidak bisa diatasi dengan membuat UU secara prosedur biasa karena memakan waktu. Arteria bilang saat ini tak ada kekosongan hukum UU. Dia menambahkan jika ada perppu maka mesti ada persetujuan DPR yang justru memakan waktu.

"Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang PPP peraturan pembentukan perundangan itu mengatakan seandainya ada Perppu nanti itu akan diajukan ke DPR lagi dalam persidangan selanjutnya untuk didapatkan persetujuan," ujarnya. 

Ia menyebut untuk sekarang memang pemerintahan Jokowi belum ada pilihan untuk perppu. "Faktanya, sekarang pemerintah belum ada opsi untuk perppu," sebut Arteria.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Omnibus Law, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan, Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Viva

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,949.47 3,909.96
British Pound GBP 1.00 19,360.36 19,166.25
China Yuan CNY 1.00 2,215.33 2,193.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,811.69 14,664.31
Dolar Australia AUD 1.00 10,554.81 10,442.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.19 1,892.14
Dolar Singapura SGD 1.00 10,912.61 10,800.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,485.20 17,305.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,574.25 3,534.42
Yen Jepang JPY 100.00 14,145.44 14,000.68
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5112.188 20.372 706
2 Agriculture 1162.155 9.913 24
3 Mining 1435.499 5.179 47
4 Basic Industry and Chemicals 765.630 -1.582 80
5 Miscellanous Industry 951.694 22.664 53
6 Consumer Goods 1825.836 15.501 60
7 Cons., Property & Real Estate 323.756 11.438 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 812.761 -9.712 79
9 Finance 1127.096 1.833 93
10 Trade & Service 636.513 -0.535 175
No Code Prev Close Change %
1 RONY 376 470 94 25.00
2 BOLT 505 630 125 24.75
3 POLL 4,330 5,400 1,070 24.71
4 JSPT 920 1,135 215 23.37
5 PDES 202 244 42 20.79
6 JAWA 82 99 17 20.73
7 BBTN 1,260 1,430 170 13.49
8 SMSM 1,260 1,400 140 11.11
9 PALM 280 310 30 10.71
10 GEMA 308 338 30 9.74
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 100 93 -7 -7.00
2 AIMS 129 120 -9 -6.98
3 BAJA 101 94 -7 -6.93
4 PBSA 650 605 -45 -6.92
5 TIRA 260 242 -18 -6.92
6 BRIS 1,300 1,210 -90 -6.92
7 DMMX 188 175 -13 -6.91
8 YPAS 290 270 -20 -6.90
9 ESIP 117 109 -8 -6.84
10 OKAS 103 96 -7 -6.80
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 1,300 1,210 -90 -6.92
2 BBTN 1,260 1,430 170 13.49
3 TLKM 2,700 2,630 -70 -2.59
4 ANTM 1,085 1,085 0 0.00
5 ASRI 151 149 -2 -1.32
6 AGRO 370 350 -20 -5.41
7 BRPT 945 925 -20 -2.12
8 BBRI 3,300 3,290 -10 -0.30
9 BEST 179 182 3 1.68
10 PWON 404 416 12 2.97