Portal Berita Ekonomi Sabtu, 24 Oktober 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:00 WIB. KOSPI - 2.346 (19/10), 2.358 (20/10), 2.370 (21/10), 2.355 (22/10), 2.360 (23/10).
  • 11:59 WIB. Hang Seng - 24.542 (19/10), 24.569 (20/10), 24.754 (21/10), 24.786 (22/10), 24.918 (23/10).
  • 11:45 WIB. Shanghai Composite - 3.312 (19/10), 3.328 (20/10), 3.325 (21/10), 3.312 (22/10), 3.278 (23/10).
  • 11:43 WIB. Nikkei - 23.671 (19/10), 23.567 (20/10), 23.639 (21/10), 23.474 (22/10), 23.516 (23/10).
  • 11:41 WIB. FTSE 100 - 5.884 (19/10), 5.889 (20/10), 5.776 (21/10), 5.785 (22/10), 5.860 (23/10).
  • 11:40 WIB. Nasdaq - 11.478 (19/10), 11.516 (20/10), 11.484 (21/10), 11.506 (22/10), 11.548 (23/10).
  • 11:37 WIB. S&P 500 - 3.426 (19/10), 3.443 (20/10), 3.435 (21/10), 3.453 (22/10), 3.465 (23/10).
  • 11:36 WIB. Dow Jones - 28.195 (19/10), 28.308 (20/10), 28.210 (21/10), 28.363 (22/10), 28.335 (23/10).

Prasetyo: Presiden Jokowi Harus Groundbreaking Pelabuhan Marunda

Prasetyo: Presiden Jokowi Harus Groundbreaking Pelabuhan Marunda
WE Online, Jakarta -

Ketua DPRD Provinsi Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mendukung proyek Pelabuhan Marunda yang dikerjakan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terus dilanjutkan. Sehingga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan groundbreaking terhadap proyek tersebut yang dulu sempat tertunda.

Menurut dia, DPRD Provinsi Jakarta membentuk Pansus KBN untuk membongkar adanya dugaan skandal besar yang menyebabkan pembangunan pier 2 Pelabuhan Marunda ini terhenti. Akibatnya, Presiden Jokowi yang rencananya mau melakukan groundbreaking juga tertunda pada Februari 2017.

“Pada saat Pak Presiden mau groundbreaking untuk dwelling time saat itu, kok ganti? Karena ada aturan seperti itu. Ada yang memberi informasi yang tidak objektif ke Bapak Presiden,” kata Pras di Gedung DPRD Jakarta pada Rabu, (14/10/2020).

Baca Juga: Babak Baru Proyek Pelabuhan Marunda, DPRD Jakarta Bentuk Pansus KBN

Maka dari itu, Pras menyarankan agar proyek pembangunan dermaga di Marunda terus dilanjutkan sambil Pansus KBN di DPRD Jakarta juga bekerja untuk bongkar dugaan skandal besar sejak 2003-2004. Apalagi, sengketa hukum antara KBN dengan KCN juga sudah selesai sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

“Lanjutkan (proyeknya), tapi harus dicari pokok permasalahannya. Karena ini ada operasional, ada pembangunan, duit dari mana, kita harus cari tahu. Ini kan investasi bisnis besar yaitu pelabuhan,” ujar Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan ini.

Pras menjelaskan duduk perkara antara KBN dengan KCN, sehingga terbentuk Pansus KBN di DPRD DKI. Menurut dia, KCN merupakan anak usaha joint venture antara KBN dengan KTU yang bergerak di kepelabuhanan. Sebab, KBN sebagai perusahaan milik negara tidak punya izin bidang kepelabuhanan.

“Pemenang tender ini namanya KTU. Bentuklah KBN dan KTU itu namanya KCN. Direktur Utama KCN itu wakil dari pemenang tender, yaitu KTU. Tiba-tiba pas dia bentuk struktur, ini macet. KBN mengirim orang-orang di KCN, tapi mandeg. Ini masih praduga ada kekeliruan besar, dan ini bukan uang kecil,” jelas dia.

Selain itu, Pras mengaku heran omongan Gubernur DKI Anies Baswedan tidak didengarkan oleh KBN. Padahal, Pemerintah Provinsi Jakarta punya jatah kursi direksi di KBN tapi belum juga dilantik sampai sekarang terhadap orang-orang yang sudah dikirim. Karena, Direksi KBN dari Pemerintah Provinsi DKI sudah kosong hampir 3 tahunan.

“Sampai sekarang RUPS tidak pernah diangkat, itu makanya mandeg disitu, kita mau cari celah itu. Suara Pak Gubernur Anies Baswedan saja tidak didengar, sudah mengirim orang tapi tidak dilantik sampai hari ini,” katanya.

Maka dari itu, Pras menjelaskan kenapa perlu dibentuk Pansus KBN untuk membongkar semua dugaan skandal besar dalam pembangunan pier 2 Pelabuhan Marunda yang terhenti. Karena menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI yang memiliki saham disitu juga dirugikan oleh KBN.

“Saham kita dirugikan oleh KBN dan dia (investor) bayar loh. Investor/pengusaha niat baik, dia tidak pakai APBN/APBD. Nanti kita konfrontir KBN dan KCN. Kemarin kita undang Pak Satar Saba (Direktur KBN), bilangnya yang salah KTU. Tapi kita dengar dari KTU dan KCN, dia bayar pajak, bayar PBB. Pak Satar saat kita panggil tidak pernah mengeluarkan statemen itu. Kita kan tidak mau di blok kanan, di blok kiri. Kita harus tengah,” katanya.

Baca Juga: Ini Lho Keuntungan Program Tol Laut Menurut Bos KCN

Sementara Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi hanya berharap sebagai investor butuh kepastian hukum untuk keberlangsungan pembangunan dermaga atau pier 2 Pelabuhan Marunda. Meski proses hukum sudah selesai semua sampai tingkat kasari, tapi tanpa adanya dukungan dari pemegang saham juga percuma.

“Kalau sebagai investor, kami ingin bagaimana masalah ini bisa cepat selesai. Karena sudah 8 tahun mulai masalah gugatan hingga masalah pemberian saham. Proses hukum sudah kita lewati, bagaimana kesinambungan antara pemegang saham ini bisa jalan sinergi. Sekarang walau hukum sudah selesai tapi pihak pemegang saham lain tidak mendukung, ya tidak bisa jalan atau beda konsep,” kata Widodo.

Nah, Widodo melihat DPRD Provinsi Jakarta membentuk Pansus KBN ini untuk mewakili Pemerintah Provinsi Jakarta mengingat punya saham juta di KBN. Makanya, ia berharap ada win-win solution agar bisa dilakukan groundbreaking oleh Presiden Jokowi yang sempat tertunda.

“Kalau kami berharap apa yang dulu sempat tertunda (groundbreaking) bisa dilaksanakan, dan juga memberikan kepastian hukum. Ini bisa jadi proyek percontohan di bidang maritim, khususnya kepelabuhanan. Jadi kami sebagai investor siap saja, kalau bisa dilanjutkan baik. Yang penting, bagaimana proyek bisa berkesinambungan dengan program pemerintah,“ tandasnya.

Baca Juga

Tag: PT Karya Citra Nusantara (KCN), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Joko Widodo (Jokowi), Pelabuhan Marunda

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Yosi Winosa

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,949.47 3,909.96
British Pound GBP 1.00 19,360.36 19,166.25
China Yuan CNY 1.00 2,215.33 2,193.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,811.69 14,664.31
Dolar Australia AUD 1.00 10,554.81 10,442.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,911.19 1,892.14
Dolar Singapura SGD 1.00 10,912.61 10,800.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,485.20 17,305.35
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,574.25 3,534.42
Yen Jepang JPY 100.00 14,145.44 14,000.68
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5112.188 20.372 706
2 Agriculture 1162.155 9.913 24
3 Mining 1435.499 5.179 47
4 Basic Industry and Chemicals 765.630 -1.582 80
5 Miscellanous Industry 951.694 22.664 53
6 Consumer Goods 1825.836 15.501 60
7 Cons., Property & Real Estate 323.756 11.438 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 812.761 -9.712 79
9 Finance 1127.096 1.833 93
10 Trade & Service 636.513 -0.535 175
No Code Prev Close Change %
1 RONY 376 470 94 25.00
2 BOLT 505 630 125 24.75
3 POLL 4,330 5,400 1,070 24.71
4 JSPT 920 1,135 215 23.37
5 PDES 202 244 42 20.79
6 JAWA 82 99 17 20.73
7 BBTN 1,260 1,430 170 13.49
8 SMSM 1,260 1,400 140 11.11
9 PALM 280 310 30 10.71
10 GEMA 308 338 30 9.74
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 100 93 -7 -7.00
2 AIMS 129 120 -9 -6.98
3 BAJA 101 94 -7 -6.93
4 PBSA 650 605 -45 -6.92
5 TIRA 260 242 -18 -6.92
6 BRIS 1,300 1,210 -90 -6.92
7 DMMX 188 175 -13 -6.91
8 YPAS 290 270 -20 -6.90
9 ESIP 117 109 -8 -6.84
10 OKAS 103 96 -7 -6.80
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 1,300 1,210 -90 -6.92
2 BBTN 1,260 1,430 170 13.49
3 TLKM 2,700 2,630 -70 -2.59
4 ANTM 1,085 1,085 0 0.00
5 ASRI 151 149 -2 -1.32
6 AGRO 370 350 -20 -5.41
7 BRPT 945 925 -20 -2.12
8 BBRI 3,300 3,290 -10 -0.30
9 BEST 179 182 3 1.68
10 PWON 404 416 12 2.97