Bos PTPN III: Pemerintah Latah, Harusnya Tak Swasembada Semua Komoditas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III Mohammad Abdul Ghani menyayangkan keputusan pemerintah atas moratorium sejumah non-government organization (NGO) luar negeri mengenai minyak kelapa sawit (CPO).

"Saya sangat sayangkan pemerintah mau didikte oleh NGO luar negeri sehingga membuat moratorium. Sebenarnya dengan pendekatan tata kelola konservasi kita bisa gunakan LSP atau ICC itu sertifikasi bagaimana kita mengendalikan agar karbon itu tidak terjadi penguapan yang tidak terkendali," kata Ghani dalam webinar online, Senin (19/10/2020).

Ghani mengatakan, Indonesia masih bisa memperluas lahan kelapa sawit hingga 20 juta hektare. Dengan perkiraan, dapat menghasilkan 80 juta KL CPO. Namun ke depannya, ia menilai besaran tersebut mestinya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Baca Juga: Bersanding dengan Batu Bara, Cangkang Sawit Uji Coba di PLTU Aceh

"Saat ini, dengan kebijakan konsumsi bahan bakar 30%, maka yang terpakai untuk biodiesel hanya 4,7 juta KL. Artinya hanya 10% dari produksi CPO nasional," katanya.

"Kalau sekarang katakanlah 80% CPO dan turunannya diekspor, maka ke depan harus dibalik. Kita penuhi kebutuhan energi di dalam negeri berbasis CPO," tambah Ghani.

Ghani mengutarakan, mestinya pemerintah tak perlu latah untuk mendompleng semua komoditas untuk bisa swasembada. Pasalnya, memang ada sejumlah komoditas yang bukan berasal dari Indonesia. Sehingga untuk komoditas yang seperti itu, Indonesia jelas kalah dibandingkan dengan negara produsen aslinya.

"Pemerintah ketika akan mengembangkan ekspor atau yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi utamanya di sektor pertanian tidak perlu latah berpikir untuk semua komoditas kita swasembada. Karena secara alamiah tidak mungkin Indonesia akan mampu bersaing untuk produktivitas sejumlah komoditas yang memang bukan berasal dari Indonesia," tutur Ghani.