Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Berandai-andai Jadi RI 1, Ahok Beberkan Rencana Kebijakannya

Berandai-andai Jadi RI 1, Ahok Beberkan Rencana Kebijakannya Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan rencananya apabila dirinya bisa terpilih jadi Presiden. Hal itu dia sampaikan saat menjawab dari pertanyaan Seniman Butet Kertaradjasa.

"Jadi andaikan Pak Ahok ini punya kesempatan menjadi RI 1, kira-kira apa yang paling signifikan untuk didandani atau direvolusi?" tanya Butet di channel Youtube resmi Butet Kertaradjasa, Senin (19/10/2020).

Ahok pun mencoba berandai-andai bahwa pertama kali yang akan dilakukannya yakni, secara sukarela semua harta kekayaannya dipublikasikan kepada rakyat.

Baca Juga: Dukung Ekonomi Bali, Pertamina Tinjau Sarana Operasional Distribusi Energi

"Jadi saya langsung ada pemutihan dosa-dosa lama. Supaya rezim ke rezim itu terus menjadikan ini semacam ATM. Supaya orang tahu yang enggak pernah buat salah gitu. Saya juga pernah sampaikan siapa pun yang ikut harus bisa membuktikan hartanya," kata dia.

Kemudian, lanjut dia, terkait soal permasalahan Pilkada, Mantan Gubernur DKI itu berharap calon-calon pejabat bisa menyampaikan kepemilikan harta secara terbalik. Pihaknya ingin pasangan calon presiden harus jujur dari mana asal harta yang mereka miliki.

"Apabila kamu mengatakan harta orang tua saya, saya turut ya tidak apa-apa. Jadi minimal rakyat tahu, kenapa kamu punya harta sekian puluh ratus miliar. Dan kami tinggal declare, ini warisan dari ayah saya mantan pejabat ini, rakyat yang putuskan," ungkap dia.

Apabila ada seorang anak pejabat yang melakukan korupsi, belum tentu sang anak juga akan menjadi korupsi.

"Lalu belum tentu dia tak punya hati melayani rakyat, belum tentu di tak punya hati menolong yang miskin yang butuh pertolongan," jelas dia.

Pihaknya kembali berandai. Apabila menjadi Presiden RI, dia akan menaikkan tunjangan operasional kepada aparatur negara. Asalkan dalam penggunaan anggaran itu jelas tercatat atau ada sistem alat ukur (Key Performance Indicator/KPI) yang jelas seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: