Portal Berita Ekonomi Minggu, 29 November 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Bamsoet: Revisi UU Otsus Papua Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua dan Papua Barat

Bamsoet: Revisi UU Otsus Papua Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua dan Papua Barat
WE Online, Jakarta -

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong agar dalam melakukan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, salah satu hasil akhirnya bisa menempatkan UU tersebut sebagai lex specialis.

Dengan begitu, berbagai ketentuan yang berada di dalamnya, tak bisa dikalahkan oleh berbagai ketentuan dalam undang undang lainnya. Mengingat dalam praktik implementasinya selama ini, UU Otsus Papua sering kali bertabrakan dengan undang-undang lainnya sehingga menyebabkan kerancuan dan kebingungan.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Penggunaan E-Voting di Pilkada dan Pemilu

"Revisi UU Otsus yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI dilakukan untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapatkan dana otonomi khusus. Sekaligus memastikan pembangunan tetap meningkat," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Untuk teknisnya, lanjut Bamsoet, semua akan dibahas dalam revisi UU Otsus Papua. Karenanya, masyarakat Papua dan Papua Barat melalui Majelis Rakyat Papua bersama MPR RI For Papua akan mengawalnyam sehingga UU Otsus Papua bisa bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet usai menerima Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di MPR RI, Jakarta, Senin (19/10/2020). Turut hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani dan Hidayat Nur Wahid. Ketua MPR RI For Papua Yorrys Raweyai (Ketua Komite II DPD RI), Sekretaris MPR RI For Papua Filep Wamafma (anggota DPD RI), dan anggota MPR RI For Papua Robert Kardinal (anggota Komisi X DPR RI). Sementara dari MRPB yang hadir antara lain Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga MRPB Yulianus Thebu, serta pimpinan Kelompok Pokja Adat, Agama, dan Perempuan MRPB.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, MPR RI For Papua telah menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri untuk berperan sebagai fasilitator sekaligus komunikator yang menjembatani berbagai kepentingan masyarakat Papua dan Papua Barat. Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR RI memiliki kepentingan agar berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat selalu melibatkan berbagai kelompok elemen masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Keberadaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2020 menunjukan tindakan nyata Presiden Joko Widodo dalam memajukan Papua dan Papua Barat. Yakni dengan menginstruksikan kementerian/lembaga negara mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, mengedepankan Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek pembangunan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, salah satu wujud konkret Inpres tersebut adalah adanya ketentuan pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua. Pendekatan pola pembangunan juga dikedepankan dengan kearifan lokal, khususnya terhadap tujuh wilayah adat di Papua Barat yang terdiri dari Lapago, Meepago, Animha, Saireri, Mamta, Domberai, serta Bomberai.

"Untuk mengimplementasikan Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 20/2020 untuk membentuk Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Tim Koordinasi terdiri dari Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana. Wakil Presiden KH Maruf Amin ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah. Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ditunjuk menjadi Ketua Harian. Tim Pelaksana dipimpin pejabat tingkat madya Bappenas," terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, keberadaan Presiden dan Wapres adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Keberadaan Wapres sebagai Ketua Dewan Pengarah menunjukan bahwa Presiden Joko Widodo tak main-main dalam membangun Papua dan Papua Barat.

"MPR RI For Papua akan selalu melibatkan MRPB untuk menjadi salah satu bagian yang turut aktif dalam proses pembangunan di Papua dan Papua Barat. Fokusnya adalah untuk memastikan keterlibatan masyarakat Papua dan Papua Barat. Sekaligus memaksimalkan peran dan fungsi MRPB," pungkas Bamsoet.

Baca Juga

Tag: Bambang Soesatyo, Papua, Papua Barat

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: MPR

Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,790.36 3,752.54
British Pound GBP 1.00 18,989.37 18,799.02
China Yuan CNY 1.00 2,159.95 2,138.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,215.73 14,074.28
Dolar Australia AUD 1.00 10,461.36 10,354.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,834.03 1,815.73
Dolar Singapura SGD 1.00 10,619.85 10,510.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,938.04 16,763.87
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,492.81 3,452.96
Yen Jepang JPY 100.00 13,662.40 13,522.56
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.335 23.419 705
2 Agriculture 1288.611 57.286 24
3 Mining 1677.462 40.460 47
4 Basic Industry and Chemicals 892.075 -3.307 80
5 Miscellanous Industry 997.322 -11.719 53
6 Consumer Goods 1888.601 14.282 60
7 Cons., Property & Real Estate 378.502 9.885 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 994.695 7.522 79
9 Finance 1302.222 -4.926 93
10 Trade & Service 697.347 6.891 174
No Code Prev Close Change %
1 KICI 181 234 53 29.28
2 RELI 336 420 84 25.00
3 AIMS 123 153 30 24.39
4 SKLT 1,490 1,850 360 24.16
5 LPKR 166 206 40 24.10
6 AGRO 460 570 110 23.91
7 KONI 374 444 70 18.72
8 ATIC 590 690 100 16.95
9 INPP 650 760 110 16.92
10 PNSE 980 1,140 160 16.33
No Code Prev Close Change %
1 BALI 1,000 930 -70 -7.00
2 DAYA 488 454 -34 -6.97
3 PANR 160 149 -11 -6.88
4 EPAC 160 149 -11 -6.88
5 UANG 234 218 -16 -6.84
6 DYAN 59 55 -4 -6.78
7 ABDA 6,400 5,975 -425 -6.64
8 MTSM 212 198 -14 -6.60
9 BUMI 76 71 -5 -6.58
10 VIVA 61 57 -4 -6.56
No Code Prev Close Change %
1 TOWR 1,075 1,125 50 4.65
2 BRIS 1,375 1,470 95 6.91
3 PPRO 98 98 0 0.00
4 TLKM 3,470 3,460 -10 -0.29
5 AGRO 460 570 110 23.91
6 KBAG 51 50 -1 -1.96
7 APLN 170 180 10 5.88
8 ASII 5,650 5,550 -100 -1.77
9 ASRI 234 250 16 6.84
10 BBRI 4,290 4,270 -20 -0.47