Jaga Kondusivitas, Polri Ajak Humas Pemerintah Konter Isu Negatif

Jaga Kondusivitas, Polri Ajak Humas Pemerintah Konter Isu Negatif Kredit Foto: Dok. Panpel Wabinar

Dalam menjaga kondusivitas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak jajaran humas instansi pemerintah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) untuk turut serta memaksimalkan fungsi kehumasan. Baca Juga: Petinggi KAMI Ahmad Yani Hampir Ditangkap Polisi

"Sampaikan informasi yang cepat dan tepat, serta mampu mengkonter isu-isu negatif," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Karopenmas Brigjen Pol. Awi Setyono pada pembukaan Pertemuan Bakohumas, di Jakarta Selatan, Selasa (20/10).

Dalam pertemuan yang dikemas dengan kegiatan webinar bertemakan "Kontroversi Pilkada? Humas Jaga Kondusivitas" itu, Kadiv Humas Polri mengemukakan isu-isu itu berhubungan dengan Pilkada secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada gilirannya kehadiran Humas pemerintah mampu menjaga kondisivitas, terlebih dalam situasi pandemi saat ini. Baca Juga: Dengar Baik-Baik, Polri Nggak Akan Beri Ampun Pendemo Anarkis, Ini Buktinya..

Dalam acara yang diikuti oleh perwakilan dari humas instansi-instansi pemerintah itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono menekankan kembali peran strategis mereka dalam menjelaskan isu-isu strategis dalam manajemen kehumasan.

Argo mengutip joke dari pecinta kopi yang diharapkan dapat menginspirasi insan humas pemerintah. "Jika hadirmu sekedar ada, tanpa ada rasa, kupastikan kopi masih lebih baik dari dirimu," ujar Argo.

Karena itu, Argo mengajak jajaran humas pemerintah untuk memperkuat peran dan fungsi masing-masing sebagai upaya menjaga kondusivitas dan eksistensi humas.

Menanggapi hal itu Ketua Umum Bakohumas Widodo Muktiyo menyampaikan kesiapan Bakohumas untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid 19.

"Ini budaya baru melaksanakan Pilkada dengan mensukseskan protokol kesehatan," ujarnya.

Lanjutnya, ia meminta jajaran humas pemerintah untuk bekerja profesional sebagaimana dilakukan humas-humas swasta.

"Kita harus cepat merespon isu-isu negatif agar tidak berkembang luas," tutur Widodo.

Sementara dosen Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Dr. Emrus Sihombing menyarankan agar setiap ASN memiliki 3 (tiga) akun sosial untuk menguasai pembicaraan di media sosial.

"Harusnya narasi di medsos itu dikuasai negara karena memiliki ASN yang besar," terang Emrus seraya menyoroti rendahnya partisipasi ASN dalam mengkonter berita hoaks di medsos.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini