Mampu Sejahterakan, Pemerintah Fokus Penguatan Kelembagaan Petani Sawit

Warta Ekonomi, Jakarta -

Program kemitraan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikembangkan sejak 1980-an, terbukti mampu menyejahterakan petani sawit. PIR yang dikembangkan melalui kemitraan inti-plasma, saat ini sudah masuk peremajaan generasi kedua.

Dalam melakukan peremajaan, pekebun (plasma PIR) dituntut untuk menanam sawit dengan bibit unggul yang produktivitasnya tinggi.

Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB), Achmad Mangga Barani mengatakan, "bibit sawit yang ditanam pun harus tahan serangan genoderma. Nah, kepemilikan lahan yang dulunya hanya 2 hektare, saat ini paling tidak harus 4 hektare per KK agar pekebun sawit lebih ekonomis."

Baca Juga: Cerai dari Perusahaan, Ramai-ramai Petani Sawit Usul Kemitraan Setara dan Saling Menguntungkan

Lebih lanjut Mangga Barani juga mengatakan, pekebun (plasma PIR) sudah saatnya memiliki saham pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 20 persen. Dengan begitu, PKS tersebut nantinya akan menjadi milik bersama inti-plasma.

"Pabrik kelapa sawit yang ada saat ini sudah satu generasi. Sehingga, nilai pabriknya sudah nol, dan yang diperlukan hanya sebagian. Artinya, nilai pabriknya sudah tak besar lagi. Karena sebagian diserahkan ke petani (plasma) sebagai bagian dari sahamnya 20 persen," papar Mangga Barani.

Menurut Mangga Barani, saat pabrik sudah menjadi milik bersama inti-plasma, maka keuntungan  pengelolaannya dapat dibagi di setiap akhir tahun.

"Andaikan pekebun plasma PIR diperkuat dengan membangun pabrik sendiri malah tak efisien. Sementara itu, dalam UU Perkebunan sudah ada aturan tentang kepemilikan pabrik. Melalui penguatan tersebut kami yakin pekebun plasma PIR tetap akan berjalan pada generasi kedua," kata Mangga Barani.

Senada dengan hal tersebut, Pembina Aspekpir Indonesia, Gamal Nasir mengatakan, "keberhasilan program PIR pada saat itu, salah satunya karena berjalannya kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada saat itu, program PIR dirancang dan melibatkan 13 kementerian. Programnya lintas instansi. Koordinasi yang rapi sebagai kunci keberhasilan kemitraan perusahaan dengan plasma," ujar Gamal.